Warga Surabaya Mulai Jarang ke Panti Pijat: Takut Kena Gerebek PPKM!

SuaraJatim.id - Sejumlah kota besar ketat melakukan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), termasuk Kota Surabaya. Petugas gabungan berkeliling melakukan operasi protokol kesehatan ke sejumlah titik, salah satunya ke panti pijat.

Seperti razia kemarin. Sejumlah panti pijat di Surabaya kena sanksi dalam operasi protokol kesehatan. Mereka ada yang ditutup paksa sebagai bentuk sanksi penerapan PPKM secara maksimal di Surabaya.

Penutupan panti pijat ini pun menuai reaksi para pelangganya. Sebut saja namanya Hari, warga Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, ini mengaku mulai jarang ke panti pijat.

"Pelanggan itu butuh waktu rileks, tapi kalau sering ada gerebekan seperti ini, siapa yang mau. Relaksasi kan butuh waktu lama, biar sehat juga," katanya, kepada SuaraJatim, Kamis (21/01/2021).

Baca Juga: Kota Bandung Dukung Perpanjangan PPKM, Warganet Ngamuk!

Hari mengaku kasihan kepada para pemijat karena jadi sepi pelanggan. Namun dilematis juga, di sisi lain pelanggan juga khawatir terhadap penyebaran Covid ini, sekaligus takut pada razia petugas.

"Kan tahu sendiri pijat itu cuma pakai kolor doang. Sekarang saya sudah jarang pijat, apa lagi PPKM seperti ini, takut kena gerebek," ujarnya.

Sebelumnya, pada Rabu (20/1/2021) malam, Satpol PP Surabaya melakukan razia. Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya melakukan penutupan sementara terhadap Panti Pijat Lima Jari Reflexology di Jalan Jemursari Surabaya.

Pasalnya, panti pijat tersebut masih nekat beroperasi di tengah diterapkannya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Wakil Sekretaris IV Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, Irvan Widyanto, mengatakan dalam giat Operasi Yustisi Protokol Kesehatan yang berlangsung kemarin, petugas mendapati salah satu panti pijat di Jemursari yang masih beroperasi.

Baca Juga: Tolak Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Pengusaha Hotel: Kita Tombok Terus!

"Kami melakukan penyisiran di lantai 1 dan lantai 2. Sasarannya adalah pengunjung, terapis dan pengelola usaha yang tidak memperhatikan larangan pemerintah untuk tidak beroperasional selama masa pandemi Covid-19," kata Irvan.