SuaraJatim.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang waktu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM jilid II ini resmi diberlakukan dua pekan mulai 26 Januari hingga 8 Februari mendatang.
Bukan hanya itu, untuk daerah yang memberlakukan PPKM pun diperluas menjadi 17 kabupaten dan kota. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melalui akun Instagramnya @khofifah.ip.
"Pemerintah pusat memutuskan PPKM diperpanjang selama 14 hari, mulai 26 Januari sampai 8 Februari 2021. Kembali saya ingatkan untuk terus menjaga protokol kesehatan demi kebaikan dan keselamatan kita bersama di masa Pandemi Covid-19 ini. Semoga pengorbanan kita ini tidak sia-sia dan angka kasus positif Covid-19 bisa terus menurun. Amin," tulis Khofifah, Selasa (26/1/2021).
Pada PPKM tahap pertama, hanya 15 kabupaten/kota di Jatim yang menerapkan PPKM, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung.
Baca Juga: Bekasi Indie Pop Society Minta Pemkot Cabut Larangan Live Music di Kafe
Namun melalui keputusan Gubernur Jatim dengan Nomor 188/34/KPTS/013/2021 tentang perpanjangan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran covid-19. Pemprov Jatim menambah dua daerah untuk menerapkan PPKM, yakni Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Pamekasan, Madura.
Ke-17 daerah yang melaksanakan PPKM itu kebanyakan berstatus merah dalam peta zona persebaran Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19.
Mengacu pada data Kepolisian Daerah Jawa Timur hasil operasi yustisi dari 11 sampai 24 Januari 2021, tingkat kepatuhan masyarakat pada protokol Kesehatan masih kurang selama dua pekan PPKM jilid pertama. Buktinya, lebih dari 1,9 juta orang terjaring hasil dari razia di beberapa tempat kerumunan di 15 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 1,2 juta di antaranya dijatuhi sanksi beragam.
Ada beberapa aturan PPKM di Jatim yang harus dipatuhi oleh berbagai pihak, mulai mencakup soal jam malam, work from home (WFH), work form office (WFO) sebesar 25 persen, proses belajar mengajar para siswa secara daring atau online, hingga jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mall sampai pukul 20.00 WIB.
Kontributor : Achmad Ali
Baca Juga: Motor Jatuh di Rel Tergilas Kereta Lewat, Cewek Ini Bisa Loncat dan Selamat
Berita Terkait
-
KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Anwar Sadad Cs di Kasus Dana Hibah Jatim
-
Geledah Rumah La Nyalla dan Lokasi Lain di Kasus Dana Hibah Jatim, KPK Sita Sejumlah Barang Bukti
-
Forkompinda Jatim Sowan Jokowi di Solo: Ada Apa?
-
Usai 'Acak-acak' Rumah La Nyalla Mattalitti, KPK Geledah Kantor KONI Jatim
-
Geledah Lokasi Lain Selain Rumah La Nyalla, KPK: Saat Ini Belum Bisa Dibuka
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Penurunan Fungsi Kognitif Akibat Kebiasaan Pakai AI: Kemajuan atau Ancaman?
-
'Di Udara' Efek Rumah Kaca: Seruan Perjuangan yang Tidak Akan Pernah Mati
-
Terus Pecah Rekor! Harga Emas Antam 1 Gram Kini Dibanderol Rp1.975.000
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
Terkini
-
Kronologi Kebakaran Rumah di Tegalsari Surabaya, 2 Orang Meninggal Dunia
-
Khofifah Bahas Kerja Sama Pendidikan hingga Energi Terbarukan dengan Delegasi Tomsk Rusia
-
Harga Gabah Kering Jatuh, DPRD Jatim: Panen Raya Terancam Tak Dinikmati Petani
-
Kasus Penahanan Ijazah Masuk Babak Baru, Wali Kota Surabaya Intruksikan Cek Semua Perusahaan
-
Heboh Isu KPK Geledah Dispora Jatim, Terungkap Fakta Sebenarnya