Tolak Moeldoko, Demokrat Surabaya Setia Kepada Ketua Umum AHY

SuaraJatim.id - Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menganggap KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, merupakan kongres abal-abal.

Di tingkat daerah, respons serupa pun disampaikan pengurus Demokrat tingkat provinsi dan kota. DPC Partai Demokrat Surabaya misalnya. Menurut Sekretaris DPC Partai Demokrat Surabaya Junaedi, KLB di Deli Serdang tidak sah.

"DPC Demokrat Surabaya tetap setiap kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sesuai AD/ART partai dan hasil kongres V Tahun 2020," kata di Surabaya, Jawa Timur, seperti dikutip dari Antara, Minggu (07/03/2021).

Ia menyebutkan, alasan tidak sah sebab KLB Deli Serdang tidak berlandaskan AD/ART yang menyebutkan proses KLB harus memenuhi syarat dua per tiga dari pemilik suara sah.

Baca Juga: Gatot Nurmantyo Diajak Kudeta Partai Demokrat, Bikin Mosi Tak Percaya AHY

Selain itu, lanjut dia, KLB yang semestinya harus ada persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, namun hal itu tidak dilakukan.

Karena tidak sesuai dengan aturan internal organisasi, maka Junaedi menyebut bahwa hasil KLB itu tidak sah dan bukan keputusan resmi Partai Demokrat.

Atas dasar itu, Junaedi mengatakan bahwa DPC Demokrat Surabaya sepakat tetap setia dan tegak lurus dengan keputusan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Terkait KLB yang ada di Sumut, saya berpandangan itu inkonstitusional. Jadi kami tetap mendukung kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Demokrat yang sah," katanya lagi.

Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak sebelumnya juga mempertanyakan keabsahan dilaksanakannya KLB di Deli Serdang itu. Hal itu, dikarenakan di KLB tidak ada pemegang suara sah. Bahkan Pemegang suara sahnya tidak ada yang mendukung, termasuk dari Jawa Timur.

Baca Juga: Moeldoko Lingkaran Istana, KLB Demokrat Logis Dikaitkan Dengan Jokowi?

Emil dengan tegas menolak dan tidak mengakui hasil KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum, serta menyatakan bahwa kegiatan tersebut digelar secara ilegal serta tidak memenuhi syarat.