Ekonomi Jember Anjlok, Bupati: Andai Pulau Sendiri, Jember Sudah Dijual

"Pemerintah harus turun tangan terlibat. Kita punya potensi APBD. Kita punya fasilitas menaikkan ekonomi, agar bergerak kalau lakukan pembangunan atau kegiatan, karena transaksi terjadi. Sementara ini, transaksi yang terjadi kecil," papar Hendy.

Disamping percepatan APBD sebagai upaya pemulihan ekonomi, Hendy membuat kebijakan dengan mengubah pola kerja birokrasi agar lebih cepat. Ia enggan dengan budaya kerja instansi pemerintah yang selama ini cenderung lambat dan berbelit-belit.

"OPD (Organisasi Perangkat Daerah) adalah sumber kekuatan. Kedepan, tidak perlu nunggu disposisi, bergerak bebas dengan batasan tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Contoh, bisa direct dengan provinsi dan pusat mencari apa yang bisa diambil buat Jember. OPD silakan optimalkan para staf, jangan dibiarkan nunggu disposisi," ujarnya.

APBD Jember sejatinya berpeluang segera disahkan. Pasalnya, dukungan politik yang dimiliki Hendy sangat besar di parlemen. Lebih separuh dari 50 kursi DPRD Jember menyatakan sokongannya pada pemerintahan Hendy dan Wabup KH Muhamad Balya Firjaun Barlaman. Hanya Fraksi PDIP berjumlah 7 kursi yang terbuka mengambil jalur sebagai oposisi.

Baca Juga: Kisah Nenek Buni Hidup 30 Tahun di Pasar Gebang Jember

Namun masalahnya, hampir sebulan duet Hendy-Gus Firjaun menjalankan roda pemerintahan ternyata belum kunjung menyerahkan dokumen kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) sebagai pintu masuk membahas rancangan APBD bersama DPRD Jember.