Demokrat Kubu AHY Tantang Kubu KLB Bawa Ibas ke KPK: Bawa Bukti-buktinya

SuaraJatim.id - Nama Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas), anak dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali diseret-seret terkait kasus korupsi Hambalang oleh sejumlah tokoh Demokrat kubu KLB Deli Serdang. Ibas disebut-sebut terlibat dalam skandal korupsi tersebut.

Merespons tudingan itu, Parta Demokrat (PD) kubu AHY balik menantang. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP PD kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra meyakini itu cuma tuduhan tanpa bukti belaka.

Herzaky menilai kubu Moeldoko tersebut sedang membuang narasi kosong tanpa fakta dan data. Pihaknya pun mengaku tidak khawatir dengan tuduhan tersebut.

"Bicara mengenai Hambalang, sebenarnya sangat menarik. Kalau kami sikap Partai Demokrat sangatlah jelas, bawa saja ke ranah hukum. Bawa saja ke KPK, bawa itu bukti-buktinya. Jangan sibuk buang narasi tidak jelas," kata Herzaky, dikutip dari hops.id, jejaring media suara.com, Jumat 25 Maret 2021.

Menurut Herzaky, tuduhan yang menyeret-nyeret Ibas dalam korupsi Hambalang yang dituduhkan oleh pihak Moeldoko sangat tidak berdasar. Sebab sudah jelas selama ini siapa saja pihak yang bersalah dalam kasus tersebut.

Pihak yang dimaksud yakni Anas Urbaningrum, Nazarudin Cs. Dua orang itu pula yang kemudian dianggap turut merontokkan popularitas Demokrat usai Pemilu 2009 lalu.

"Angkanya kemudian jadi hancur gegara Hambalang, siapa ketuanya, siapa bendaharanya? Saya kira sudah cukup menjawab, kasus apa Hambalang itu. Yang sudah ditangkap siapa saja sih," katanya lagi.

Lebih jauh, Herzaky justru balik menuding kalau intrik yang dilakukan berkenaan soal Ibas dan Hambalang, hanya sekadar mengalihkan isu gagalnya kelompok pro Moeldoko untuk menggelar KLB di Deli Serdang, Medan.

"Ayo kalau mau bahas Hambalang, silakan ya, gerombolan liar di sebelah kalau mau bawa ke KPK, ayo, bagus sekali lah itu, bagus banget. Jadi jangan banyak bicara lagi di media mengenai Hambalang-Hambalang."

Baca Juga: Ibas Sering Disebut dalam Kasus Hambalang Tapi Belum Diraba, Ini Kata KPK