Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Taufiq
Jum'at, 23 April 2021 | 04:10 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat ditemui di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kamis (22/4/2021), [Suara.com/Stephanus Aranditio]

Di sisi lain, NU juga menyoroti nama Gubernur Belanda HJ Van Mook dan tokoh komunis pertama di Asia Henk Sneevliet justru dimasukkan dalam kamus sejarah RI.

Nadiem sendiri sudah membantah hal tersebut dengan menyebut kamus tersebut masih berbentuk draf dan belum diterbitkan secara resmi oleh Kemendikbud.

Namun dia mengaku salah karena sudah mengunggah kamus tersebut dalam website rumahbelajar.id yang bisa diakses publik seakan kamus sejarah tersebut sudah resmi.

Bertemu Megawati bahas Pancasila

Baca Juga: Mendikbud Nadiem Makarim Janji Merevisi Kamus Sejarah Melibatkan NU

Sebelum sowan ke PBNU, Nadiem Makarim juga bertemu dengan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarno Putri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (20/4/2021) kemarin.

Megawati menjelaskan pertemuan keduanya membahas isu mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia tidak dimasukan dalam Standar Pendidikan Nasional. Megawati mengaku khawatir generasi muda akan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.

"Selain sebagai dasar dan ideologi negara kita, Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sehingga kalau menurut saya mata pelajaran Pancasila itu wajib masuk dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang," kata Megawati dalam keterangannya, Rabu (21/4/2021).

Wejangan Ketua Umum PDI Perjuangan itu langsung disambut oleh Nadiem dengan memastikan bahwa mata pelajaran Pancasila akan tetap masuk dalam Standar Pendidikan Nasional.

"Sikap saya selaku Mendikbud setuju agar mata pelajaran Pancasila dimasukan dalam revisi PP 57 tahun 2021 dengan nama mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan," ucap Nadiem.

Baca Juga: Mendikbud Nadiem Pilih Ngibrit saat Ditanya soal Reshuffle Kabinet

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Load More