SuaraJatim.id - Polemik buku Kamus Sejarah Indonesia yang menghilangkan nama Kiai Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU) mulai mereda.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim akhirnya sowan ke Pengurus Besar NU (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.
Kunjungan Nadiem ini meluruskan ribut-ribut terkait buku sejarah tersebut, dimana nama Kiai Hasyim dan Mendiang Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur hilang dari buku itu.
Nadiem datang bersama Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid dan langsung diterima Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj di Gedung PBNU pada Kamis (22/4/2021) pukul 14.30 WIB.
Setelah 15 menit berselang, hadir pula dalam pertemuan tersebut Putri Gus Dur, Yenny Wahid. Nadiem menerima masukan dari Ketua PBNU terkait persoalan tersebut.
"PBNU tadi menyampaikan kritik, saran dan masukan yang luas sekali kepada Pak Menteri bahwa sejarah pendidikan Indonesia itu tidak lepas dari peran besar kiai NU," kata Sekjen PBNU KH Ahmad Helmy Faishal Zaini usai pertemuan.
Nadiem menjelaskan, kamus tersebut disusun 2017 saat dirinya belum menjabat menteri. Meski begitu, dia berjanji segera membentuk tim untuk merevisi kamus tersebut dengan melibatkan banyak pihak seperti NU dan lainnya.
"Ada berbagai macam isu, bukan hanya dari pihak NU, tapi kita sudah menemukan banyak ketidaklengkapan yang akan kita segerakan untuk merevisi kamus sejarah ini," ucap Nadiem.
Sebelumnya, NU memprotes Nadiem karena nama KH Hasyim Asy'ari hilang dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid I Nation Formation (1900-1950) yang ada di website rumahbelajar.id.
Baca Juga: Mendikbud Nadiem Makarim Janji Merevisi Kamus Sejarah Melibatkan NU
Kekecewaan NU semakin memuncak karena bertepatan dengan peringatan hari wafatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang wafat pada 7 Ramadhan 1366 hijriah.
Di sisi lain, NU juga menyoroti nama Gubernur Belanda HJ Van Mook dan tokoh komunis pertama di Asia Henk Sneevliet justru dimasukkan dalam kamus sejarah RI.
Nadiem sendiri sudah membantah hal tersebut dengan menyebut kamus tersebut masih berbentuk draf dan belum diterbitkan secara resmi oleh Kemendikbud.
Namun dia mengaku salah karena sudah mengunggah kamus tersebut dalam website rumahbelajar.id yang bisa diakses publik seakan kamus sejarah tersebut sudah resmi.
Bertemu Megawati bahas Pancasila
Sebelum sowan ke PBNU, Nadiem Makarim juga bertemu dengan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarno Putri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (20/4/2021) kemarin.
Berita Terkait
-
Mendikbud Nadiem Makarim Janji Merevisi Kamus Sejarah Melibatkan NU
-
Mendikbud Nadiem Pilih Ngibrit saat Ditanya soal Reshuffle Kabinet
-
Ditanya soal Reshuffle Kabinet, Mendikbud Nadiem Makarim Diam
-
Minta Maaf soal Polemik Kamus Sejarah RI, Menteri Nadiem Sowan ke PBNU
-
Pendiri NU Hilang, Yenny Wahid Ajak Nadiem Jalan ke Museum KH Hasyim Asyari
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
PDIP Tergusur Gerindra? Dari Kamar Indekos Bung Karno, Hasto Kirim Pesan Menohok
-
Khofifah Ajak Siswa Sekolah Rakyat Pasuruan Kobarkan Semangat Kemerdekaan Menuju Indonesia Emas
-
Kemenhut Berhasil Padamkan Kebakaran 30 Hektare di Gunung Rinjani
-
Ruko Fotokopi di Ponorogo Rata dengan Tanah Usai Perselingkuhan Terbongkar
-
Aktivis Ngaku Dicekik Kades Saat Demo Tolak Utang Rp786 Miliar di Gedung DPRD