Pembelian Mobil Dinas Baru Bupati Situbondo Disorot

SuaraJatim.id - Pemerintah Kabupaten Situbondo beli mobil dinas baru untuk Bupati Situbondo, Wakil Bupati dan Ketua Tim Penggerak PKK. Pengadaan mobil bari itu menuai sorotan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo Janur Sasra Ananda mengatakan, pengadaan mobil dinas memang hal yang wajar untuk mendukung aktivitas dalam melayani masyarakat.

"Pengadaan mobil dinas itu sesuai dengan hak protokoler setiap pimpinan yang baru terpilih (bupati dan wabup) difasilitasi mobil dinas baru untuk operasional," kata Janur kepada wartawan di Situbondo, Jawa Timur, mengutip dari Antara, Jumat (3/9/2021).

Apalagi, lanjut dia, ketiga mobil dinas yang baru itu bukan masuk kategori mobil mewah, lantaran harganya di bawah Rp 500 juta. Padahal, menurutnya, bupati dan wakil bupati layak mendapatkan mobil dinas lebih dari harga tersebut.

Baca Juga: Gaya Anak Jokowi Pimpin Solo, Tinggalkan Mobil Dinas di Lokasi Bermasalah

"Ketika pak bupati dan wabup terpilih, beliaunya menginginkan mobil dinas yang sederhana, itu bagus menurut saya karena menghemat anggaran, semestinya mobil dinas bupati seharga fortuner," tuturnya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Syaifullah mengemukakan bahwa pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati sudah sesuai regulasi.

Menurutnya, bupati berhak menggunakan mobil dinas yang baru, bahkan sesuai aturan juga berhak dengan harga yang lebih dari mobil dinas yang ada saat ini.

"Pengadaan mobil dinas untuk bupati dan wakil bupati seharusnya harganya di atas Rp700 juta. Namun, bupati mengefisiensi anggaran dan memilih mobil dinas yang harganya sekitar Rp470 juta," kata Syaifullah.

Menurutnya, kendaraan dinas operasional bupati maupun wakil bupati sangat dibutuhkan, mengingat mobilitas bupati dan wakil bupati sangat tinggi. Jadi, sudah selayaknya sebagai pemimpin baru, mendapatkan mobil dinas baru.

Baca Juga: Kebakaran Hutan di Situbondo

Syaifullah menegaskan pembelian mobil dinas itu sudah sesuai tahapan di pengadaan barang dan jasa. Membelinya pun bukan pada perusahaan, tapi melalui agen pemegang merk.

"Ketika pembelian dilakukan di situ, harga standar sudah diatur. Jadi, yang dipersoalkan itu apanya?," ucapnya.

Syaifullah menambahkan selain dua mobil dinas operasional jenis Innova, ada lagi satu unit mobil dinas dengan merk yang sama untuk mendukung kegiatan Ketua Tim Penggerak PKK.

"Pengadaan mobil dinas ini semuanya demi kelancaran dalam menjalankan tugas pimpinan dan di APBD usulannya tiga unit, silakan cek di APBD," katanya. (Antara)