SuaraJatim.id - Survei terbaru terkait Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia menyatakan kalau mayoritas masyarakat negeri menolak bila Pancasila diubah.
Survei ini dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Jakarta. Dalam rilisnya, hasil survei mengenai persepsi publik terhadap Pancasila dan menemukan mayoritas responden percaya Pancasila merupakan dasar negara yang ideal dan tidak perlu diubah.
Seperti dijelaskan Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad, temuan secara umum, komitmen warga terhadap Pancasila sangat tinggi.
"Mayoritas warga dalam hal ini 82 persen (responden) menilai Pancasila adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas alasan apapun untuk Indonesia yang lebih baik," katanya dalam rilis secara virtual, Jumat (01/10/2021).
Walaupun demikian, Saidiman melanjutkan ada 10 persen responden yang berpendapat Pancasila merupakan buatan manusia sehingga ada kemungkinan itu tidak sempurna dan dapat diubah.
Kemudian, ada 2 persen responden yang menilai sebagian besar sila dalam Pancasila perlu diubah, sementara 1 persen lainnya yakin beberapa sila perlu diubah.
"Saya kira kalau ada satu kelompok yang berusaha mengubah Pancasila, itu artinya dia berhadapan dengan mayoritas publik Indonesia. 8 dari 10 orang Indonesia tidak menginginkan perubahan pada Pancasila. Kira-kira demikian," kata Saidiman, peneliti kebijakan publik dan politik SMRC.
Temuan lain SMRC terkait persepsi publik terhadap Pancasila menunjukkan mayoritas responden berpendapat negara dan pemerintahan tidak boleh dijalankan hanya berdasarkan ajaran satu agama tertentu, melainkan menurut kesamaan antara berbagai agama sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan diatur dalam UUD 1945.
Responden yang berpendapat demikian sebanyak 77 persen dari total 981 orang yang diwawancara oleh SMRC pada periode 15-21 September 2021.
Baca Juga: Kata Mereka soal G30S, Silet hingga Wacana Basi Tiap Tahun
"Yang setuju negara dan pemerintahan dijalankan menurut ajaran agama Islam hanya 16 persen. Yang tidak menjawab tujuh persen," ujarnya.
Dari hasil itu, Peneliti SMRC yakin komitmen publik terhadap negara dan pemerintahan yang berjalan berdasarkan Pancasila cukup tinggi dan menguat dalam tujuh tahun terakhir.
SMRC menggelar survei terkait Sikap Publik pada Pancasila dan Ancaman Komunis demi meluruskan berbagai isu mengenai kebangkitan PKI dan ancamannya terhadap Pancasila.
Para responden merupakan warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas, atau yang telah memiliki hak pilih dalam pemilu, atau yang telah menikah. ANTARA
Tag
Berita Terkait
-
Kata Mereka soal G30S, Silet hingga Wacana Basi Tiap Tahun
-
3 Cara Rayakan Hari Kesaktian Pancasila ala Milenial dan Generasi Z
-
10 Link Twibbon Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021, Coba dan Upload di Medsos
-
Sejarah Hari Kesaktian Pancasila
-
Puan Bacakan Ikrar di Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Dicalonkan PWNU Jatim, Cicit KH Hasyim Asy'ari Usung Dua Agenda Besar untuk PBNU
-
Terobosan Muktamar NU: Bahas Usulan Zakat Jadi Diskon Langsung Pajak Terutang
-
Muktamar NU 'Haramkan' Ketum & Rais Aam Rangkap Jabatan Politik: Drama Alot yang Berakhir Manis
-
Gubernur Khofifah & Menteri PPPA Panen dan Tanam, Hadiri Pameran Produk SIKAP SMA, SMK, SLB Jombang
-
Misi Besar Gus Kikin di Muktamar NU: Sulap Jutaan Nahdliyyin Jadi Kekuatan Ekonomi