Pemkot Surabaya Didorong Tertibkan Penghuni Rusunawa, Beberapa Penghuni Bahkan ASN

SuaraJatim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terus didorong segera menertibkan para penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

Bahkan, mirisnya lagi, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menggunakan rusunawa yang dinaungi Pemkot Surabaya. Padahal sekitar 11.000 orang sudah mengantre guna mendapatkan rusunawa.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH. Thony menjelaskan, setidaknya para ASN Pemkot Surabaya setidaknya tau diri, karena rusunawa yang ada di Kota Pahlawan, dipergunakan bagi para MBR.

"Semestinya para ASN ini tau diri, kalau mereka merasa ada kemampuan (segera) keluar dari rusun, mencari tempat yang lebih layak, lebih punya masa depan," ujarnya kepada suara.com, Selasa (08/02/2022).

Baca Juga: Viral Pria Dianiaya dan Mobilnya Diambil Paksa Debt Collector di Suramadu, Warganet: Ya Ampun Om, Ga Kasihan..!

"Kalau rusun kan sifatnya sewa, harapan kami kan mereka bisa membeli, sehingga jadi milik sendiri," katanya menambahkan.

Selain ASN, AH Thony sendiri juga melihat, banyaknya warga umum yang sudah mampu, bahkan memiliki kendaraan roda 4 dalam beraktivitas sehari-hari, namun tetap meninggali rusunawa.

"Ini tidak saja berlaku pada ASN, tetapi juga pada kelompok masyarakat yang sudah memiliki perekonomian yang baik. Banyak mereka yang sekarang ini bermobil, punya usaha yang baik, tapi mereka lebih banyak tinggal di rusun, maka di situ dianggap murah sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain," terangnya.

Dalam hal ini, Thony mendorong Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi segera menertibkan para penghuni rusunawa, yang sebenarnya diperuntukan bagi MBR.

"Untuk ini pun juga begitu, kita harapkan juga dinaikan kelasnya, Pak Wali Kota akhirnya bisa mampu mengidentifikasi mereka," katanya menambahkan.

Baca Juga: Cegah Penyebaran Covid-19 terutama Varian Omicron, Semua Taman di Kota Surabaya Bakal Ditutup

Misalnya, Thony melanjutkan, pemkot bisa saja bertemu atau greating dengan para pengusaha properti, kemudian mendata orang-orang yang mampu tersebut.

"Sampaikan pada pengusaha-pengusaha properti, dan dorong membuat rumah-rumah murah, atau ditawarkan, karena belum ada konsersium semacam rusunami atau semacam apartemen murah," ujar Thony.

Dengan begitu, Ia melanjutkan, mereka akan naik kelas memiliki apartemen milik sendiri, dan MBR yang jumlahnya 11.000 yang sudah antre bisa juga dimasukan. Dengan begitu siklus kesulitan ekonomi tentang hunian di Surabaya teratasi.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi langsung mengerahkan pasukannya memantau persoalan tersebut.

"Ternyata hasil pengecekannya ada ASN-nya yang menghuni rusun, ya harus dikeluarkanlah. Wong ASN itu bukan MBR kok masuk ke situ. Saya sebenarnya yang memerintahkan pengecekan itu,” kata Wali Kota Eri, Selasa (8/2/2022).

Pengecekan itu dilakukan sejak Januari 2022 di 20 rusunawa yang dikelola Pemkot Surabaya, mulai dari Rusunawa Urip Sumoharjo, Dupak Bangunrejo, Sombo, Penjaringansari, Warugunung, Wonorejo.

Kemudian Rusunawa Tanah Merah, Randu, Grudo, Pesapen, Jambangan, Siwalankerto, Romokalisari, Keputih, Bandarejo, Gununganyar Sawah, Dukuh Menanggal, Tambak Wedi, Indrapura, dan Babat Jerawat.

Dari hasil pengecekan itu, ternyata diketahui ada sebanyak 87 ASN yang masih menghuni rusun, terdiri dari 65 ASN aktif dan 22 diantaranya pensiunan ASN. Makanya, ia meminta para ASN yang masih menghuni rusun itu untuk segera pindah.

"Namun kita beri waktu sebulan untuk pindahan. Jadi, tidak langsung kami suruh untuk pindah, karena mungkin dia tidak punya tempat," kata Wali Kota Eri.

Ia juga menegaskan bahwa rusun itu peruntukannya untuk MBR. Bagi dia, MBR itu harus dilihat lebih lanjut, karena MBR itu adalah warga yang belum mempunyai pekerjaan atau pekerjaannya itu atau penghasilan dari kerjanya itu tidak bisa menggerakkan ekonomi keluarganya, sehingga hanya cukup untuk makan dan mungkin juga untuk sekolah anaknya.

"Nah, kalau ada MBR tapi nyicil mobil, nyicil sepeda motor, kira-kira itu masuk MBR apa tidak? Nah, seperti ini yang harus kita atur," ujarnya.

"Saya bilang kepada teman-teman di pemkot, sekarang kita waktunya bekerja untuk umat. Akhirnya, setelah dicek ternyata betul ada ASN dan ada yang sudah memiliki mobil tapi tidak keluar-keluar dari rusun tersebut. Jadi, inilah waktunya kita untuk melakukan pengecekan dan penataan ulang," tukas Eri.

Di samping itu, Wali Kota Eri juga memastikan bahwa ke depannya pihaknya akan membangun rusun melalui YKP dan juga pihak swasta.

Namun, rusun itu akan berbeda dengan rusun-rusun sebelumnya yang sudah ada, karena pengelolaan rusun tersebut bukan dari pemkot, tapi dari pihak yang membangun itu.

Ia mencontohkan sepeti YKP yang memiliki tanah lalu membangun rusun di tanahnya itu, sehingga yang mengelola mereka, bukan dari pemkot. Namun, rusun tersebut akan seperti apartemen tapi tetap murah.

"Ya rusunami lah kira-kira. Nantinya, warga yang sudah lulus dari rusun milik pemkot, bisa pindah ke rusunami ini, dan pemeliharaan dan pengelolaannya dilakukan langsung oleh mereka," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjad mengatakan sesuai arahan Wali Kota Eri, pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki manajemen pengelolaannya hingga pendataan penghuni rusun.

Salah satunya dengan menciptakan aplikasi e-rusun. Aplikasi ini akan terkoneksi dengan data Dinsos SIM MBR dan juga data Dispendukcapil, sehingga melalui aplikasi ini akan diketahui mana penghuni yang masuk ke MBR dan mana yang tidak.

"Dalam aplikasi ini juga akan ada data piutang atau tunggakan penghuni yang belum bayar sewa. Bahkan, kami juga siapkan pembayaran digital atau e-payment untuk memudahkan para penghuni membayar biaya sewa tiap bulannya, sehingga bisa dilakukan dimana pun dan kapan pun," imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga sedang mengkaji pengelolaan rusun itu dengan sistem BULD dan saat ini Perda dan Perwali-nya masih dikaji.

Termasuk kemungkinan adanya area komersial untuk menunjang pemeliharaan rusun tersebut, sehingga pemeliharaan yang cukup besar hingga mencapai Rp 15 miliar pertahun, bisa dikompensasikan dengan area komersial dan UMKM di rusun itu.

"Jadi, manajemen rusun ke depannya akan kita buat seperti apartemen profesional, meskipun tetap ada subsidinya," ujarnya.

"Melalui berbagai upaya ini, kami berharap pengelolaan dan manajemen rusun di Surabaya ke depannya akan lebih baik dan penghuninya sesuai dengan peruntukannya, yakni MBR," katanya menegaskan.

Kontributor : Dimas Angga Perkasa