Pemkot Surabaya Didorong Tertibkan Penghuni Rusunawa, Beberapa Penghuni Bahkan ASN

SuaraJatim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terus didorong segera menertibkan para penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

Bahkan, mirisnya lagi, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menggunakan rusunawa yang dinaungi Pemkot Surabaya. Padahal sekitar 11.000 orang sudah mengantre guna mendapatkan rusunawa.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH. Thony menjelaskan, setidaknya para ASN Pemkot Surabaya setidaknya tau diri, karena rusunawa yang ada di Kota Pahlawan, dipergunakan bagi para MBR.

"Semestinya para ASN ini tau diri, kalau mereka merasa ada kemampuan (segera) keluar dari rusun, mencari tempat yang lebih layak, lebih punya masa depan," ujarnya kepada suara.com, Selasa (08/02/2022).

Baca Juga: Viral Pria Dianiaya dan Mobilnya Diambil Paksa Debt Collector di Suramadu, Warganet: Ya Ampun Om, Ga Kasihan..!

"Kalau rusun kan sifatnya sewa, harapan kami kan mereka bisa membeli, sehingga jadi milik sendiri," katanya menambahkan.

Selain ASN, AH Thony sendiri juga melihat, banyaknya warga umum yang sudah mampu, bahkan memiliki kendaraan roda 4 dalam beraktivitas sehari-hari, namun tetap meninggali rusunawa.

"Ini tidak saja berlaku pada ASN, tetapi juga pada kelompok masyarakat yang sudah memiliki perekonomian yang baik. Banyak mereka yang sekarang ini bermobil, punya usaha yang baik, tapi mereka lebih banyak tinggal di rusun, maka di situ dianggap murah sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain," terangnya.

Dalam hal ini, Thony mendorong Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi segera menertibkan para penghuni rusunawa, yang sebenarnya diperuntukan bagi MBR.

"Untuk ini pun juga begitu, kita harapkan juga dinaikan kelasnya, Pak Wali Kota akhirnya bisa mampu mengidentifikasi mereka," katanya menambahkan.

Baca Juga: Cegah Penyebaran Covid-19 terutama Varian Omicron, Semua Taman di Kota Surabaya Bakal Ditutup

Misalnya, Thony melanjutkan, pemkot bisa saja bertemu atau greating dengan para pengusaha properti, kemudian mendata orang-orang yang mampu tersebut.