Kasus Covid Masih Tinggi, PTM di Surabaya Hanya 25 Persen dan Tetap Harus Jaga Protokol Kesehatan dengan Ketat

SuaraJatim.id - Kasus Covid-19 di Kota Surabaya masih tinggi. Oleh sebab itu, sistem Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sana masih tetap dibatasi 25 persen.

Hal ini disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Ia mengatakan penerapan PTM 25 persen ini merupakan salah satu langkah pemkot untuk menekan angka penularan COVID-19, khususnya varian omicron.

"Kasus COVID-19 naik, makanya dilakukan dengan model protokol kesehatan ketat. Bukan hanya PTM 25 persen, tapi juga percepatan vaksinasi secara berkala," ujarnya, Minggu (20/02/2022).

"Jadi apa yang diatur di dalam Inmendagri, maka kami ikuti sesuai levelnya, Insya Allah cepat pulih lah Kota Surabaya," kata Eri melanjutkan.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Naik, Pekanbaru Tutup 11 Sekolah dan Terapkan PTM 50 Persen

Nantinya, lanjut dia, mekanisme PTM 25 persen itu diterapkan dengan cara sama seperti PTM 50 persen. Setiap sekolah SD maupun SMP, akan menyesuaikan jumlah siswa di setiap kelas.

"Kemarin kan sempat 50 persen, nanti tinggal dikurangi total itu jadi 25 persen dari jumlah siswanya, masuknya bisa satu sampai dua kali dalam seminggu. Nanti kami koordinasikan dengan guru-guru," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh, sebelumnya sempat berdiskusi dengan pakar epidemiologi dan Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi), membahas soal pelaksanaan PTM.

Yusuf menjelaskan, jika di dalam kelas ada 30 siswa, itu dibagi dua shift menjadi 15 orang siswa PTM dan 15 sisanya mengikuti pembelajaran secara hibrida di rumah.

"Kemarin kan 100 persen dua shift, 50 persen hibrida, sebagian PTM. Nah yang ini 50 persen dua shift, yang hibrida menyesuaikan. Jadi kami perkecil lagi," katanya.

Baca Juga: Pemkot Bandung Diminta Gelar Tes Antigen Acak Peserta PTM Setiap Hari

Yusuf menjelaskan untuk pelaksanaannya, PTM 25 persen ini akan dilakukan secara bertahap. Saat ini ia masih berkoordinasi dengan wali murid dan kepala sekolah, karena pelaksanaan PTM harus ada persetujuan dari berbagai pihak.