Mabes Polri Turunkan Tim Buat 'Perangi' Kartel Minyak Goreng

SuaraJatim.id - Markas Besar Kepolisian RI mulai menurunkan tim untuk melakukan monitoring dan penyelidikan lapanga terkait dugaan adanya kartel minyak goreng.

Kartel mengeragkan tim Satgas Pangan di daerah-daerah untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan di daerah masing-masing. Hal ini disampaikan Kasatgas Pangan Polri Irjen Pol. Helmy Santika.

Helmy mengatakan dalam penyelidikan itu nantinya, dibantu (back up) oleh Tim Satgas Pangan Mabes Polri, guna mengumpulkan bahan keterangan di lapangan.

"Saat ini masih kami dalami adanya dugaan kartel, untuk itu kami arahkan Satgasda untuk melakukan monitoring dan penyelidikan di wilayah masing-masing," katanya, seperti dikutip dari Antara, Rabu (23/03/2022).

Baca Juga: Catat! Pemprov DKI Bakal Gelar Pasar Murah, Ada Minyak Goreng dengan Harga di Bawah HET

"Kami juga turunkan tim satgas pangan pusat," katanya menambahkan.

Terkait fenomena tingginya harga minyak goreng setelah pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak kemasan, serta berlimpahnya stok minyak goreng kemasan di ritel, menurut Helmy, hal itu disebabkan oleh naiknya harga baku utama minyak goreng sawit (MGS).

"Tingginya harga minyak goreng lebih disebabkan naiknya bahan baku utama MGS," ujarnya.

Berdasarkan pemantauan Satgas Pangan Polri, fenomena yang terjadi saat harga sesuai HET, terjadi kelangkaan barang di gerai modern namun di pasar tradisional stok tersedia banyak dengan harga di atas HET. Selain itu, ditemukan penjualan lewat media sosial dengan harga sesuai HET.

Helmy menyebutkan, kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat itu, khususnya pada gerai ritel modern lebih disebabkan aksi borong atau punic buying karena disparitas harga yang cukup besar dengan pasar tradisional, sementara di pasar tradisional rantai pasok cukup panjang dengan margin yang tidak diatur dan diserahkan pada mekanisme pasar.

Baca Juga: PD Pasar Jaya Klaim Minyak Goreng Curah Melimpah Tapi Peminat Sedikit

Hal ini, lanjut Helmy, menyebabkan harga yang sampai ke konsumen akhir di atas HET yang ditetapkan pemerintah.