DPRD Sesalkan Pemkot Surabaya Pecat Umar Syarief dari ASN

SuaraJatim.id - Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni menyesalkan pemecatan Umar Syarief oleh Pemkot Surabaya. Sebab, Karateka peraih 12 emas Sea Games tersebut seharusnya mendapat perhatian lebih.

“Pemkot Surabaya harusnya menggandoli mengingat prestasi Umar Syarief. Mungkin dia bisa mencetak bibit unggul karateka di Surabaya,” kata Arif Fathoni mengutip beritajatim.com, Rabu (30/3/2022).

Pemkot Surabaya, lanjut dia, seharusnya mengutamakan komunikasi yang baik dengan memberi peringatan pertama, kedua dan ketiga, sesuai peraturan menteri dalam negeri.

“Besok akan saya kroscek ke BKD langsung untuk memastikan duduk permasalahannya,” katanya.

Baca Juga: Kasus Anggota Satpol PP Surabaya Perkosa Purel Masuk Tahap Penyelidikan

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rachmad Basari ketika dikonfirmasi hingga berita ini ditulis belum menjawab.

Sebelumnya diberitakan, Umar Syarief kecewa. Pasalnya legenda karateka Indonesia asal Surabaya ini merasa perhatian yang diberikan pemerintah kepada atlet kurang komunikatif. Hal ini karena status kepegawaian Umar Syarief sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak ada kejelasan.

Umar Syarief sejatinya sudah dilantik menjadi PNS pada 2003 silam. Ia pun pernah merasakan dirotasi di beberapa bidang mulai bagian umum, protokoler hingga di Dispora Surabaya. Pada tahun 2019 Umar Syarief mengajukan perpindahan ke Kemenpora.

Hal itu mendapatkan rekomendasi dan disposisi Wali Kota Surabaya yang pada saat itu dipimpin Tri Rismaharini. Sayangnya sebelum hal itu terwujud pihak Dispora Surabaya memberhentikan melalui surat pada Desember 2021.

Umar menjelaskan isi dalam surat tersebut adalah pemberhentian dengan hormat karena absensi tidak masuk kerja yang tidak bisa ditolerir. Namun Umar menjelaskan jika hal ini sudah ditanggungnya dengan tidak menerima gaji.

Baca Juga: Begini Nasib Peraih Belasan Medali Emas Sea Games Setelah Dipecat Pemkot Surabaya

Ada yang lebih disesalkan Umar mengapa langkah pemberhentian itu tidak terlebih dahulu dibicarakan secara pribadi. Menurutnya langkah itu tidak adil sebab berarti sama saja negara tidak memikirkan masa depan atlet.