Kasus Korupsi PTSL Desa Suko Sidoarjo Bakal Segera Disidangkan

SuaraJatim.id - Kasus dugaan korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Suko, Sidoarjo bakal segera masuk tahap persidangan. Menyusul telah rampungnya penelitian berkas perkara oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Sidoarjo, Aditya Rakatama mengatakan berkas empat tersangka kasus dugaan korupsi PTSL telah P21 alias rampung.

“Secepatnya jaksa penuntut umum (JPU) akan menyusun surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan,” katanya mengutip dari Beritajatim.com.

Selama menunggu proses persidangan, lanjut dia, para tersangka akan menjalani perpanjangan masa penahanan hingga 20 hari ke depan (13 Juni 2022).

Baca Juga: Heboh 'Badai Laron' di Porong Sidoarjo, Warganet: Kukira Hujan Es

“Keempatnya dititipkan di sel tahanan cabang Rutan Kelas l Surabaya di Kejati Jatim,” tegasnya.

Kajari Sidoarjo sudah menunjuk empat orang jaksa untuk menjadi JPU dalam perkara ini. Enam jaksa itu yang bakal menyidangkan empat terdakwa pungli PTSL tersebut.

“Saat ini fokus menyusun surat dakwaan dan segera melimpahkan ke pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Juanda Sidoarjo,” lanjutnya.

Kasus dugaan korupsi PTSL menyeret Kades Suko, Ro, Kasun Ketapang MD, Kasun Suko MR dan Kasun Suko Legok RA.

Empat tersangka itu dijerat pasal 12 huruf e Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan pasal 11 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca Juga: Pemkab Sidoarjo Gelontor Rp92,8 Miliar untuk PJU

Seperti diketahui, dalam perkara ini, Desa Suko mendapat program PTSL sebanyak 1.300 kuota pada tahun 2021. Dari jatah tersebut, Kades Suko Rokhayani diduga memerintahkan tiga perangkatnya untuk meminta sejumlah uang kepada pemohon untuk proses pengurusan dokumen yang berkaitan surat-surat mendukung PTSL.

Surat-surat tersebut di antaranya keterangan hibah, jual beli dan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh pemerintah desa setempat. Total uang yang diminta kepada pemohon bervariasi antara Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta.

Pungli itu tercium petugas kejaksaan. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, empat orang itu ditetapkan menjadi tersangka. Dalam perkara ini, petugas juga menyita uang Rp 149,8 juta dari ruang kantor Kades Suko Sukodono.