Dua Pekan Ini Solar Subsidi Langka, Nelayan Lamongan Pilih Tidak Melaut

SuaraJatim.id - Sudah dua pekan ini kelangkaan solar terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur ( Jatim ), misalnya di Tuban dan Lamongan.

Kelangkaan solar ini dikeluhkan sejumlah nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Kabupaten Lamongan. Para nelayan ini akhirnya memutuskan tidak melaut.

Di PPN Brondong misalnya, tampak ratusan kapal nelayan terparkir. Kapal-kapal yang tidak melaut itu berjejer sebagai imbas dari kelangkaan solar subsidi.

"Solar langka selama dua pekan terakhir. Akibatnya ratusan kapal nelayan di Pelabuhan Brondong tidak dapat melaut," ujar Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Lamongan, Darlin, Jumat (12/8/2022).

Baca Juga: Selewengkan Solar Subsidi Sejak Januari Lalu, SP Terancam Denda Rp 60 Miliar

Padahal, menurut Darlin, kondisi cuaca saat ini sedang bagus untuk melaut. Kini, para nelayan setempat pun banyak yang mengganti aktivitas melautnya dengan memperbaiki jaring maupun peralatan melaut lainnya.

Darlin sangat menyayangkan terjadinya kelangkaan solar ini. Ia bahkan menilai, jika pemerintah masih lamban dalam menyikapi permasalahan nelayan tersebut.

"Kami meminta kepada pemerintah atau pejabat terkait untuk turun lapangan, melihat langsung kondisi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ini," katanya dikutip dari beritajatim.com jejaring media suara.com.

Lebih jauh, Darlin menduga bahwa kelangkaan solar subsidi ini karena ada oknum yang sengaja main curang.

"Solar bersubsidi ini harus tepat sasaran. Perlu dikawal. Jangan sampai ada penyimpangan dengan malah dijual ke perusahaan atau untuk proyek tertentu," katanya.

Baca Juga: SPBU di Tanjung Laut Terapkan Fuel Card, Antrean Diklaim Tak Panjang Lagi

Tak cukup itu, Darlin berpandangan, kelangkaan dan mahalnya harga BBM nelayan disebabkan kurangnya kuota yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kapal penangkap ikan saat ini.

"Kemungkinan formula perhitungan dan penentuan alokasi BBM, yakni solar untuk kegiatan perikanan tangkap tidak berdasarkan jumlah data kapal yang yang sebenarnya," katanya.

Dengan begitu, data ini bisa menjadi masalah mendasar yang tidak bisa diselesaikan oleh KKP. Akibatnya, terjadi gap antara kebutuhan dan alokasi BBM bagi kegiatan perikanan tangkap termasuk, BBM bersubsidi.

Oleh karenanya, Darlin berharap, agar pemerintah segera mencari solusi atas persoalan ini. Sebab jika solar terus langka, akan semakin banyak nelayan yang terpaksa menganggur dan pasokan ikan juga menurun.

"Kasihan nelayan. Seharusnya pemerintah melakukan pengawasan distribusi solar subsidi ini dengan ketat. Jangan sampai rakyat dirugikan oleh oknum yang tak bertanggungjawab," ujarnya.