Mahfud MD Penuhi Panggilan MKD, Klarifikasi Soal 'Prakondisi' Ferdy Sambo ke Berbagai Pihak Termasuk Anggota Dewan

SuaraJatim.id - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Mahfud yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu datang untuk klarifikasi terkait dengan kasus yang menjerat mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo.

Dalam kasus tewasnya Brigadir J, Mahfud MD bisa dibilang memang sangat lantang menyebut Ferdy Sambo melakukan prakondisi dengan menghubungi sejumlah orang, termasuk anggota DPR.

"Saya katakan sebenarnya Sambo itu menyusun skenario agar orang percaya bahwa terjadi tembak-menembak sehingga membuat prakondisi menghubungi beberapa orang," katanya di depan MKD, Kamis (25/08/2022).

Mahfud melanjutkan, "Beberapa orang itu karena menyangkut mitra kerja saya. Saya ambil namanya, ada beberapa lagi orang anggota DPR namun saya tidak sebut nama."

Mahfud mengatakan tidak pernah menyampaikan kepada publik bahwa dirinya mengetahui ada anggota DPR terlibat menyusun skenario rekayasa kasus yang dilakukan Ferdy Sambo.

Ketua Kompolnas itu hanya mengetahui ada nama yang dihubungi Sambo dan dirinya ingin mengonfirmasi nama anggota DPR tersebut. Namun saat dikonfirmasi ternyata tidak ada respons. Kendati demikian, Mahfud enggan menyebut nama anggota DPR tersebut.

"Saya tidak sebut karena saya tidak tahu apakah akan diadili yang ada di kantong saya tentang nama itu, dan saya tidak harus mengeluarkan itu karena beberapa hal," ujarnya.

Dikatakan oleh Mahfud bahwa orang yang dihubungi Sambo tidak melakukan pelanggaran sehingga kenapa harus diadili.

Baca Juga: Ferdy Sambo Ajukan Pengunduran Diri, Kompolnas Sebut Lebih Tepat Dipecat

Oleh karena itu, dia menilai persoalan tersebut sudah selesai karena memiliki nama tetapi tidak disebut. Apalagi, ketika dia menghubungi yang bersangkutan tidak mengangkat teleponnya.

"Namun, saya pastikan dan buktikan bahwa Sambo dengan seluruh jaringannya memang membuat gerakan agar orang percaya. Pihak yang dihubungi adalah Kompolnas, Komnas HAM, dan beberapa pemimpin redaksi," katanya.

Diungkapkan pula bahwa Kompolnas, Komnas HAM, dan pimpinan redaksi sudah dihubunginya untuk konfirmasi. Namun, untuk anggota DPR, yang bersangkutan tidak mengangkat teleponnya. ANTARA