3 Alasan PBNU Undang RSS, Kelompok Sayap Kanan Hindu India yang Dituding "Anti-Muslim" ke Forum G20 Bali

SuaraJatim.id - Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) mengonfirmasi bakal hadir dalam Forum Agama (R20) di Nusa Dua Bali pada 2 hingga 3 November 2022.

Organisasi kelompok basionali sayap kanan India yang beberapa kali sempat bikin geram umat Islam India itu memang sengaja diundang oleh PBNU untuk ikut andil dalam dialog keagamaan di sana.

Hal demikian disampaikan oleh Juru Bicara R20, Muhammad Najib Azca, Rabu (28/9/2022). Lalu kenapa PBNU mengundang RSS yang banyak diprotes umat Islam dunia itu?

Najib menjelaskan tiga alasan. Pertama, R20 merupakan agenda yang menempel pada forum G20. Karena itu, peserta yang diundang sebagian besar mewakili negara-negara yang termasuk dalam Forum G20. India merupakan salah satu peserta G20.

Baca Juga: Alasan PBNU Undang Kelompok Nasionalis Hindu India yang Sering Diskriminasi Umat Islam ke Forum Agama G20

"R20 ini event yang menempel ke G20. Karena R20 [adalah] engagement group dari G20, maka undangan di R20 mengikuti struktur keanggotaan G20. Representasi tokoh-tokoh agama anggota G20 akan diundang. Kita mengikuti pola dan pakem G20," ujarnya, dalam siaran pers PBNU, Kamis (29/09/2022).

Meskipun demikian, ada pula peserta R20 yang bukan representasi dari anggota G20. Najib mencontohkan kehadiran tokoh agama dari Vatikan yang bukan merupakan anggota G20.

Begitu pula tokoh agama dari Uni Emirat Arab. Walaupun bukan anggota G20, tokoh dari kedua negara ini sangat penting.

Kedua, perwakilan RSS diundang karena organisasi itulah yang direkomendasikan oleh Pemerintah India. Sebab, RSS merupakan akar kekuatan dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang saat ini berkuasa di negara itu.

"Kita berkoordinasi dan mengundang tokoh yang direkomendasikan dari pemerintah India dalam R20. Rekomendasi untuk R20 salah satunya [tokoh] dari RSS," kata Najib.

Baca Juga: Mengenal Hari Raya Agama Hindu Berdasarkan Kalender Bali

Apalagi, Presidensi G20 di tahun 2023 akan dipegang India. Karenanya, NU sebagai penyelenggara berkoordinasi dengan Pemerintah India dan mendapatkan rekomendasi dari mereka. "Untuk India, kita mengikuti rekomendasi, [yaitu] dari RSS," katanya.