Untuk diketahui, pembagian volume produksi air bersih di Jatim terbagi atas empat Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), yakni Bakorwil 1 meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kota Blitar, Kota Madiun.
Bakorwil 2 meliputi Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kota Kediri, Kota Mojokerto.
Bakorwil 3 meliputi Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Batu.
Bakorwil 4 meliputi Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya.
Melihat pembagian tersebut, harga air bersih dari Perusahaan Air Bersih di setiap wilayah berbeda-beda. Hal ini, kata Gubernur Khofifah dipengaruhi oleh beberapa hal seperti ketersediaan sumber daya air, konstruksi biaya dari sistem air, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya pemeliharaan modal, pengeluaran untuk dukungan langsung dan tidak langsung.
Gubernur Khofifah mengatakan, di Bakorwil IV mempunyai rata-rata tarif tertinggi di wilayah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 4.787. Kemudian Bakorwil I mempunyai rata-rata tarif terendah di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar Rp 3.417. Bakorwil II Rp 4.128 dan Bakorwil III Rp 3.524.
Menurutnya, Bakorwil IV mempunyai tarif tertinggi karena di wilayah tersebut mencakup Kota Surabaya yang menjadi pusat pemerintahan, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik yang berada tepat di sebelah Kota Surabaya. Tentu berdampak seperti halnya Surabaya termasuk kabupaten-kabupaten yang berada di Pulau Madura dimana diketahui bersama bahwa daerah yang dekat dengan laut sulit untuk mendapatkan air tawar.
“Tarif air bersih sebagai faktor yang dominan dalam peningkatan konsumsi air bersih dapat dilakukan dengan suatu rekomendasi dimana penetapannya harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di suatu wilayah,” tandasnya.
Baca Juga: Survei: Kalau Mau "Nyagub" Lagi, Elektabilitas Khofifah Masih Unggul Jauh Ketimbang Emil dan Risma
Berita Terkait
-
Kunjungi Warga yang Kebanjiran, Gubernur Khofifah Minta Pemprov Jatim dan Pemkab Lamongan Tangani Pintu Air Kuro
-
Ciatt..! Khofifah Loncat dari Perahu, Bukti Baik-baik Saja Usai Videonya Terpeleset Viral
-
Karena Dukung Anies Baswedan Sebagai Capres 2024, Rumah Gubernur Khofifah Disita KPK? Faktanya Ini
-
Ruangan Kerja Gubernur Khofifah Digeledah, Filri Bahuri: KPK Bekerja Tidak Pandang Bulu!
-
Klarifikasi Gubernur Khofifah Soal Temuan 3 Koper Dokumen di Ruang Kerjanya oleh Penyidik KPK
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
- Kompetisi Menulis dari AXIS Belum Usai, Gemakan #SuaraParaJuara dan Dapatkan Hadiah
- Ini 5 Shio Paling Beruntung di Bulan Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Rumah Tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Diisukan Retak, Dulu Pacaran Diam-Diam Tanpa Restu Orangtua
Pilihan
-
Evakuasi Ponpes Al-Khoziny: Nihil Tanda Kehidupan, Alat Berat Dikerahkan Diirigi Tangis
-
Statistik Brutal Dean James: Bek Timnas Indonesia Jadi Pahlawan Go Ahead Eagles di Liga Europa
-
Harga Emas Antam Stagnan, Hari Ini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Poin-poin Utama UU BUMN: Resmi Disahkan DPR RI, Selamat Tinggal Kementerian BUMN
-
LPS soal Indeks Situasi Saat Ini: Orang Miskin RI Mengelus Dada
Terkini
-
BRI Tegaskan Komitmen Dukung Asta Cita Lewat Akselerasi KPR FLPP
-
DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
-
Daftar 21 Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Jawa Timur
-
Bakar Perlengkapan Salat, RD Klaim Perempuan Tak Boleh Salat di Masjid
-
Anggota DPR RI Minta Semua Bangunan Pesantren Diaudit