Gubernur Khofifah Siap Kawal 7 Poin Rekomendasi Buruh

SuaraJatim.id - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indarparawansa mengaku siap mengawal tujuh poin yang menjadi aspirasi para buruh. Tujuh poin tersebut yakni, buruh meminta Khofifah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden dan DPR RI terkait UU Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023. Kedua, pihak buruh menginginkan Gubernur bersama DPRD membuat peraturan daerah (perda) tentang jaminan pesangon dan bisa dijalankan di tahun 2023.

Ketiga, yakni mengalokasikan APBD melalui P-APBD untuk membiayai jaminan kesehatan masyarakat khususnya bagi pekerja yang mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Keempat, buruh meminta Khofifah melalui Disnakertrans Jatim melakukan penegakan hukum dan sanksi terhadap pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Kelima Khofifah diminta agar segera menyelesaikan permasalahan hubungan industrial yang terjadi di perusahaan. Keenam, meminta kepada Khofifah agar Kadisnaker Provinsi Jatim mengevaluasi kinerja pengawas ketenagakerjaan di Jatim.

Ketujuh, pihak buruh meminta kepada Khofifah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 Tentang rencana pemerintah melalui menteri kesehatan tentang rokok dan hasil tembakau yang disamakan dengan narkoba.

Baca Juga: Tolak UU Cipta Kerja di Parlemen, Ketua Partai Buruh: Demokrat dan PKS Hanya Lip Service Saja

Diketahui, pada Senin, 1 Mei 2023, ribuan massa dari elemen buruh menggelar peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) bersama Khofifah di Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya.

Khofifah tampak menyatu dengan para buruh di momen yang diperingati setiap tanggal 1 Mei tersebut. Kepada para buruh, orang nomor satu di Jatim tersebut mengajak untuk terus membangun hubungan harmonis. Baik hubungan industrial antara pengusaha, pekerja atau buruh serta pemerintah yang ada di Jawa Timur.

"Hubungan industrial yang melibatkan banyak sektor meliputi pengusaha, buruh dan pemerintah harus ditingkatkan dan berjalan harmonis - produktif. Ketika hubungan yang terjalin harmonis- produktif akan menumbuhkan iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Timur," tegasnya.

Khofifah mengungkapkan, Pemprov Jatim terus mendorong serta memberikan perhatian dan memfasilitasi keinginan para Buruh untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tak hanya itu, Pemprov siap memfasilitasi bersama sejumlah tokoh buruh dan pekerja Jawa Timur bertemu langsung dengan Menteri Koordinaror Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Mahfud MD di Jakarta dalam waktu dekat.

"Allhamdulillah kita terkonfirmasi diterima oleh Pak Menkopolhukam minggu ini di kantor beliau di Jakarta sesuai harapan perwakilan pimpinan serikat buruh/ pekerja untuk menyampaikan aspirasinya," tegasnya.

Baca Juga: Momen Pimpinan Organisasi Buruh Temui Ganjar Pranowo: Siap All Out Dukung Capres PDIP

Nantinya, seluruh fasilitasi aspirasi pada forum dialog bersama Menkopolhukam tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai upaya agar para buruh dan pekerja Jatim bisa langsung menyampaikan aspirasi khususnya harapan terkait revisi UU Cipta Kerja. Selain itu, agar buruh dan pekerja juga bisa mendapatkan informasi utuh dan komprehensif mengenai UU Cipta Kerja.