SuaraJatim.id - Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis 9 tahun penjara terhadap terdakwa kasus suap, Sahat Tua P Simanjuntak. Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim itu juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara.
Selain itu, Sahat juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar.
Ketua Majelis Hakim I Dewa Gede Suarditha menyebut terdakwa terbukti bersalah karena menerima suap.
“Terdakwa Sahat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, karena telah terbukti menerima hadiah ijon fee dalam hibah DPRD Jatim senilai Rp 39,5 miliar,” katanya membacakan amar putusan, Selasa (26/9/2023).
Majelis hakim menjerat Sahat dengan pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Putusan yang dibacakan itu lebih ringan tiga tahun ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, yakni 12 tahun penjara.
Hakim mengungkapkan hal yang memberatkan, terdakwa sebagai penyelenggara negara tidak mendukung program pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Terdakwa Sahat juga dinilai merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara setingkat provinsi. Tidak hanya itu, terdakwa juga belum mengembalikan sejumlah uang yang telah dinikmatinya.
Namun, ada juga hal-hal yang meringankan, yakni Sahat memiliki dan menjadi tanggung jawab keluarga, menghormati persidangan, dan belum pernah dipidana.
Baca Juga: Pengacara Dadan Tri Sebut Pertemuan Kliennya di Lantai 15 Gedung KPK Tak Terkait Kasus di MA
Hukuman uang pengganti tadi juga harus dibayar setidaknya satu bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak terbayar, harta benda Sahat akan disita untuk menutupi uang pengganti.
“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka akan mendapat pidana tambahan selama 4 tahun,” tegasnya.
Dalam sidang vonis itu, hakim mencabut hak politik Sahat selama empat tahun terhitung usai menyelesaikan hukuman pidananya.
Sementara, terdakwa Rusdi, staf ahli Sahat Tua P Simanjuntak divonis 4 tahun denda Rp200 juta, subsider enam bulan penjara. Rusdi juga turut serta dalam proses pemberian hadiah Ijon Fee dalam kasus dana hibah DPRD Jawa Timur, dari Pokmas Ilham Wahyudi dan Abdul Hamid.
Atas keputusan tersebut, terdakwa Rusdi dan Sahat Tua P Simanjuntak menyatakan pikir-pikir. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan menerima terkait keputusan Majelis Hakim.
Kontributor : Yuliharto Simon Christian Yeremia
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- Djarum Digeledah KPK, Publik Ramai Kaitkan dengan Isu Haji Isam dan DBS
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 Shio Paling Beruntung 29 Oktober 2026: Bisnis Lancar dan Finansial Aman
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Gudang Siluman hingga Masuk Gang Sempit: Siasat Licik Penjual Miras di Surabaya Dibongkar Satpol PP
-
Cekcok Pagi Berujung Maut, Pria di Blitar Tewas Dihantam Gagang Cangkul Tetangga
-
Tebing 10 Meter di Lumajang Runtuh, Ayah dan Anak 9 Tahun Tewas Tertimbun
-
Dituding Jadi Imam Mahdi dan Bawa Kabur Rp1,3 Miliar, Figar Siap Lawan di Jalur Hukum
-
Sandera Bus Sendiri, Lepas Bus Lawan: Malam Horor Persebaya Diadili Bonek di GBT