SuaraJatim.id - Dugaan ketidaknetralan oknum kepala desa kembali muncul, kali ini terjadi di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, yang meminta semua masyarakat mengikuti perintahnya pada Pemilu 2024.
Hal ini diungkapkan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Trenggalek, setelah menerima adanya laporan ketidaknetralan oknum kades di daerah tersebut.
"Kami tengah melakukan penelusuran soal informasi lisan pesan suara oknum kades di Kecamatan Karangan yang menyebar berantai di whatsapp itu," kata Anggota Komisioner Bawaslu, Farid Wadjdi di Trenggalek, dikutip dari Antara.
Pesan suara itu kini membuat gaduh di masyarakat Trenggalek, khususnya di wilayah daerah pemilihan Kecamatan Karangan.
Pasalnya, dalam pesan suara yang beredar, oknum kades yang tidak disebut nama maupun inisialnya itu menyebut dengan lugas perintah untuk memenangkan salah satu parpol dan caleg tertentu dengan dalih sudah kerap memberi bantuan.
"Tadi ada yang laporan. Namun sejak kemudian laporannya dicabut dengan alasan yang bersangkutan tidak mengetahui kronologis secara langsung. Katanya akan melaporkan kembali," katanya.
Laporan itu nantinya bakal melengkapi bukti-bukti Bawaslu untuk melangkah ke tahap selanjutnya.
Sebab, pihaknya membutuhkan bukti-bukti yang konkret disertai saksi untuk menjadikan peristiwa itu menjadi sebuah temuan sehingga dapat ditindaklanjuti ke tingkat Gakumdu. Sejauh ini pihaknya masih menerima laporan lisan saja.
"Karena ini menyangkut nasib seseorang, harus memberikan kepastian hukum. Kita tidak mau berandai-andai meski dalam pesan suara itu menyebut nama dan desa yang dimaksud. Kita harus melengkapi bukti-bukti dan saksi-saksi yang mendukung sebelum melangkah ke tahap selanjutnya," katanya.
Baca Juga: Tengkleng Rica Pak Manto, Makanan Favorit Gibran, Ini Resepnya: Lengkap Cara Membuatnya
Sebelumnya, beredar pesan berantai diduga percakapan oknum kades di wilayah Kecamatan dengan seseorang yang belum diketahui identitasnya.
Percakapan itu berisi dukungan penggalangan massa untuk memenangkan caleg tertentu. Bahkan dalam percakapan itu disebut jika tak satu suara, sang kades bakal mencabut bantuan-bantuan sosial yang sudah diberikan.
"Yang jelas aku mau mengumpulkan orang, terutama orang yang bekerja di desa. Kader posyandu dan jajarannya pokok tak minta (dukung) , pokok diutuhkan (suara partai yang diduga digalang massa oleh Kades). KK-KTP tak minta kalau tidak menurut bantuan pasti bakal saya tarik," bunyi kutipan rekaman telepon oknum Kades dengan seseorang yang belum diketahui identitasnya tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
Pilihan
-
Detik-detik Gibran Tiba di Istana Wapres Pasca-Mundur: Relawan Rebutan Salaman, Ada Dorong-dorongan
-
Usai Gibran Ajukan Surat Resign dari RI-2, Prabowo Unggah Ucapan Selamat Hari Ayah
-
Babak Baru Politik RI: Gibran Resmi Mundur, MPR Punya Waktu 60 Hari Cari Pengganti
-
20 Menit di Senayan: Gibran Datang Tenteng Map Garuda, Pulang Bisiki dan Peluk Ahmad Muzani
-
Mau Pamit Mengundurkan Diri dari RI-2, Gibran Tiba di MPR Bawa Map Putih
Terkini
-
Beli Barcode MyPertamina di E-Commerce, Komplotan Pelangsir BBM di Jember Raup Untung Kilat
-
Hutan Suci Bukan Ladang Bisnis! Masyarakat Adat Tengger Tolak Keras Proyek Hotel di Kawasan Bromo
-
Gubernur Khofifah & DPRD Jatim Setujui Raperda APBD 2027: Fokus Layanan Dasar, Pertumbuhan Ekonomi
-
Dugaan Penipuan Rp 2,48 Miliar, Investor Jerman Ancam Tarik Komitmen Investasi dari Indonesia
-
1 Kilometer Diteror Bau Busuk! Sampah Tumpah dan Tergilas di Jalur Balongsari-Manukan Surabaya