Stikosa AWS Surabaya: Hormati Kerja Jurnalis Selama Pemilu 2024

SuaraJatim.id - Giliran Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa AWS) kritisi Pemerintah Presiden Joko Widodo. Sivitas akademika di kampus tersebut mendukung pernyataan dewan pers yang meminta agar semua pihak menghormati kerja jurnalistik insan media, termasuk pada penyelenggaraan Pemilu 2024.

Kampus komunikasi tertua di Indonesia Timur ini menyayangkan adanya insiden intimidasi terhadap jurnalis jelang penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Stikosa AWS sebagai kampus jurnalistik, mendorong aparat pemerintah dan keamanan, politisi, penyelenggara Pemilu, dan masyakarakat luas lainnya, agar menghormati tugas wartawan termasuk saat melakukan peliputan Pemilu 2024, sebagai semangat menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan pers," ujar Ketua Stikosa AWS, Jokhanan Kristiyono, Rabu (7/2/2024).

Pernyataan tersebut merespons sejumlah data kejadian kekerasan terhadap jurnalis jelang Pemilu 2024. Di antaranya data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang menyebutkan bahwa terdapat 58 kasus sepanjang Januari-Juli 2023.

Baca Juga: Popularitas di Sosmed Pasca Debat Terakhir: Prabowo Teratas, Ganjar Paling Buncit

Kemudian insiden awal Januari 2024 lalu di Kabupaten Kediri, Ketua KPU setempat melarang pengambilan gambar penyortiran surat suara di lokasi gudang Desa Gampeng, Gampengrejo.

"Pers memiliki peran besar dalam mengabarkan penyelenggaran Pemilu, sebagai pendukung fungsi informasi, edukasi, dan kontrol sosial. Jika kebebasan pers dihambat, ini sama halnya dengan upaya menghalangi proses demokrasi," kata Jokhanan.

Pemilu merupakan proses kolektif yang melibatkan masyarakat untuk menentukan nasib ke depan. Dalam proses itu, media memiliki peran penting untuk menunjukkan siapa calon pemimpin di masa mendatang.

"Media massa akan membuka wawasan, perspektif, hingga akhirnya memudahkan masyarakat memahami siapa calon pemimpinnya. Masyarakat juga bisa melihat dengan jelas, bagaimana proses pemilu berjalan," terang doktor ilmu komunikasi ini.

Jokhanan Kristiyono juga mengingatkan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat negara, sekaligus newsmaker yang akan didengar narasinya.

Baca Juga: Jokowi Dirongrong Pihak Ini Lewat Jalur Orang Dekat, Pengamat: Untuk Ganggu Pemerintahan

"Pernyataan Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan bahwa presiden dan menteri boleh kampanye, bahkan boleh memihak, dalam perspektif komunikasi non-verbal, publik melihat itu sebagai dukungan atau pemihakan kepada salah satu pasangan calon di Pilpres 2024," kata Jokhanan.