SuaraJatim.id - Dua massa pro dan kontra hasil pemilu melakukan demonntrasi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (5/3/2024).
Kedua kelompok saling berhadapan dengan tujuan yang berbeda dalam pandangan politik.
Massa yang kontra mengatasnamakan Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Menggugat Jatim menyampaikan kegelisahan terkait pelaksanaan pemilu.
"Kegelisahan warga jatim, khususnya rakyat dan mahasiswa Jatim, karena kondisi bangsa carut-marut dan complicated. Akar permasalahan kalau kita omong banyak sekali ada kefatalan tata kelola berbangsa dan bernegara, ada pengkhianatan institusi dan konstitusi negara yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Sehingga kita tergerak berkumpul bersama di sini untuk menyuarakan kebenaran," ujar Koorlap aksi, Wawan Leak.
Menurut Wawan, ada campur tangan orang-orang yang melanggengkan beberapa kepentingan dari golongan tertentu.
"Ini ada invisible hand, ada tangan tak kelihatan yang dilakukan tirani untuk melanggengkan status quo. Apa yang menyebabkan mereka memaksakan status quo, ini ada sesuatu yang disembunyikan dan kita ungkap. Ada tangan-tangan enggak kelihatan yang diselimuti dipola demokratisasi ini," jelasnya.
Massa yang berjumlah puluhan orang tersebut menyuarakan penghentian rezim pemerintahan sekarang.
"Kita ingin menyuarakan demokrasi yang disampaikan rezim barbar harus disudahi. Kedua, pola-pola gerakan rakyat mesti didenggungkan. Kita akan menyalakan lilin sebanyak banyaknya di 38 Kabupaten/Kota khususnya di jatim, untuk jadi gelombang perlawanan. Kami betul-betul bukan masalah pemilu, tapi pengekerdilan demokrasi," ucapnya.
Sementara itu di sisi lain, Aliansi Pemuda-pemudi Indonesia Bersatu juga melakukan aksi di depan Gedung Negara Grahadi. Massa ini menolak wacana hak angket.
Baca Juga: Ledakan di Markas Gegana, Polda Jatim akan Koordinasi dengan Pemilik Bangunan Terdampak
"Jadi aksi kali ini adalah untuk mendukung apa yang menjadi keputusan Bawaslu dan KPU pada pemilu 2024. Kenapa kita harus gelar aksi? ini merupakan bentuk apresiasi kami karena apa, Bawaslu maupun KPU selama ini telah berjuang untuk mengumpulkan suara-suara rakyat, karena dari suara rakyat ini yang akan menentukan siapa yang bakal menjadi pemimpin saat ini," jelas korlap aksi, Kukuh pada awak media.
Kukuh menilai, hak angket atau permintaan pemilu ulang tidak perlu dilakukan. Para KPPS telah bekerja keras mulai pagi sampai malam.
"Tentunya ini perjuangan berat jadi kita harus hargai apa keputusan mutlak di KPU," katanya.
Polisi memisahkan kedua massa yang pro dan kontra terhadap Pemilu tersebut. Hingga akhirnya kedua massa membubarkan diri secara tertib.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
Berita Terkait
Terpopuler
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
- 6 Sepatu Jalan Terbaik yang Nyaman Dipakai Lari dari Brand Luar dan Lokal
- Di Mana Tempat Beli Sepatu Asics Ori di Indonesia? Ini 5 Rekomendasi Toko Tepercaya
Pilihan
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
Terkini
-
Pintu Kamar Terbuka, Muncul Rekan Sejawat: Detik-Detik Oknum Polisi Blitar Terjaring Pesta Sabu
-
Harta Karun di Balik Serat Kayu: Kisah Guru Trenggalek Merawat Manuskrip Islam Abad ke-19
-
Kisah Tragis Gatot yang Dieksekusi Anak Angkat Secara Sadis di Nganjuk
-
BRI Hadirkan Harapan Baru Bagi Mantan Pekerja Migran Indonesia Melalui KUR dan Pemberdayaan UMKM
-
Maut Menjemput Usai MPLS: Tabrakan Beruntun 4 Motor Pelajar di Ngawi, Satu Siswa SMK Tewas