SuaraJatim.id - Dua massa pro dan kontra hasil pemilu melakukan demonntrasi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (5/3/2024).
Kedua kelompok saling berhadapan dengan tujuan yang berbeda dalam pandangan politik.
Massa yang kontra mengatasnamakan Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Menggugat Jatim menyampaikan kegelisahan terkait pelaksanaan pemilu.
"Kegelisahan warga jatim, khususnya rakyat dan mahasiswa Jatim, karena kondisi bangsa carut-marut dan complicated. Akar permasalahan kalau kita omong banyak sekali ada kefatalan tata kelola berbangsa dan bernegara, ada pengkhianatan institusi dan konstitusi negara yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Sehingga kita tergerak berkumpul bersama di sini untuk menyuarakan kebenaran," ujar Koorlap aksi, Wawan Leak.
Menurut Wawan, ada campur tangan orang-orang yang melanggengkan beberapa kepentingan dari golongan tertentu.
"Ini ada invisible hand, ada tangan tak kelihatan yang dilakukan tirani untuk melanggengkan status quo. Apa yang menyebabkan mereka memaksakan status quo, ini ada sesuatu yang disembunyikan dan kita ungkap. Ada tangan-tangan enggak kelihatan yang diselimuti dipola demokratisasi ini," jelasnya.
Massa yang berjumlah puluhan orang tersebut menyuarakan penghentian rezim pemerintahan sekarang.
"Kita ingin menyuarakan demokrasi yang disampaikan rezim barbar harus disudahi. Kedua, pola-pola gerakan rakyat mesti didenggungkan. Kita akan menyalakan lilin sebanyak banyaknya di 38 Kabupaten/Kota khususnya di jatim, untuk jadi gelombang perlawanan. Kami betul-betul bukan masalah pemilu, tapi pengekerdilan demokrasi," ucapnya.
Sementara itu di sisi lain, Aliansi Pemuda-pemudi Indonesia Bersatu juga melakukan aksi di depan Gedung Negara Grahadi. Massa ini menolak wacana hak angket.
Baca Juga: Ledakan di Markas Gegana, Polda Jatim akan Koordinasi dengan Pemilik Bangunan Terdampak
"Jadi aksi kali ini adalah untuk mendukung apa yang menjadi keputusan Bawaslu dan KPU pada pemilu 2024. Kenapa kita harus gelar aksi? ini merupakan bentuk apresiasi kami karena apa, Bawaslu maupun KPU selama ini telah berjuang untuk mengumpulkan suara-suara rakyat, karena dari suara rakyat ini yang akan menentukan siapa yang bakal menjadi pemimpin saat ini," jelas korlap aksi, Kukuh pada awak media.
Kukuh menilai, hak angket atau permintaan pemilu ulang tidak perlu dilakukan. Para KPPS telah bekerja keras mulai pagi sampai malam.
"Tentunya ini perjuangan berat jadi kita harus hargai apa keputusan mutlak di KPU," katanya.
Polisi memisahkan kedua massa yang pro dan kontra terhadap Pemilu tersebut. Hingga akhirnya kedua massa membubarkan diri secara tertib.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Terbaik untuk Lansia: Fitur Canggih, Keamanan dan Kenyamanan Optimal
- 10 Mobil Mini Bekas 50 Jutaan untuk Anak Muda, Sporty dan Mudah Dikendarai
- 5 Tablet RAM 8 GB Paling Murah yang Cocok untuk Multitasking dan Berbagai Kebutuhan
- 6 Motor Paling Nyaman untuk Boncengan, Cocok buat Jalan Jauh Maupun Harian
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
Pilihan
-
OJK Lapor Bunga Kredit Perbankan Sudah Turun, Cek Rinciannya
-
Profil PT Abadi Lestari Indonesia (RLCO): Saham IPO, Keuangan, dan Prospek Bisnis
-
Profil Hans Patuwo, CEO Baru GOTO Pengganti Patrick Walujo
-
Potret Victor Hartono Bos Como 1907 Bawa 52 Orang ke Italia Nonton Juventus
-
10 City Car Bekas untuk Mengatasi Selap-Selip di Kemacetan bagi Pengguna Berbudget Rp70 Juta
Terkini
-
Tanah Longsor Situbondo, Korban Tertimbun Berhasil Dievakuasi, Begini Kondisinya
-
Pemkab Lumajang Hentikan Semua Aktivitas Tambang Pasir, Gunung Semeru Berstatus Awas!
-
Longsor Tutup Jalur Cangar, Polisi Alihkan Arus Kendaraan Menuju Mojokerto!
-
Waka DPRD Jatim Bongkar Jurus Mojokerto Bebaskan Tunggakan BPJS: Daerah Lain Bisa Meniru
-
DPRD Ingatkan Rekrutmen Teroris Kini Makin Rapi dan Senyap, Pengawasan Harus Total