SuaraJatim.id - Dua massa pro dan kontra hasil pemilu melakukan demonntrasi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (5/3/2024).
Kedua kelompok saling berhadapan dengan tujuan yang berbeda dalam pandangan politik.
Massa yang kontra mengatasnamakan Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Menggugat Jatim menyampaikan kegelisahan terkait pelaksanaan pemilu.
"Kegelisahan warga jatim, khususnya rakyat dan mahasiswa Jatim, karena kondisi bangsa carut-marut dan complicated. Akar permasalahan kalau kita omong banyak sekali ada kefatalan tata kelola berbangsa dan bernegara, ada pengkhianatan institusi dan konstitusi negara yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Sehingga kita tergerak berkumpul bersama di sini untuk menyuarakan kebenaran," ujar Koorlap aksi, Wawan Leak.
Menurut Wawan, ada campur tangan orang-orang yang melanggengkan beberapa kepentingan dari golongan tertentu.
"Ini ada invisible hand, ada tangan tak kelihatan yang dilakukan tirani untuk melanggengkan status quo. Apa yang menyebabkan mereka memaksakan status quo, ini ada sesuatu yang disembunyikan dan kita ungkap. Ada tangan-tangan enggak kelihatan yang diselimuti dipola demokratisasi ini," jelasnya.
Massa yang berjumlah puluhan orang tersebut menyuarakan penghentian rezim pemerintahan sekarang.
"Kita ingin menyuarakan demokrasi yang disampaikan rezim barbar harus disudahi. Kedua, pola-pola gerakan rakyat mesti didenggungkan. Kita akan menyalakan lilin sebanyak banyaknya di 38 Kabupaten/Kota khususnya di jatim, untuk jadi gelombang perlawanan. Kami betul-betul bukan masalah pemilu, tapi pengekerdilan demokrasi," ucapnya.
Sementara itu di sisi lain, Aliansi Pemuda-pemudi Indonesia Bersatu juga melakukan aksi di depan Gedung Negara Grahadi. Massa ini menolak wacana hak angket.
Baca Juga: Ledakan di Markas Gegana, Polda Jatim akan Koordinasi dengan Pemilik Bangunan Terdampak
"Jadi aksi kali ini adalah untuk mendukung apa yang menjadi keputusan Bawaslu dan KPU pada pemilu 2024. Kenapa kita harus gelar aksi? ini merupakan bentuk apresiasi kami karena apa, Bawaslu maupun KPU selama ini telah berjuang untuk mengumpulkan suara-suara rakyat, karena dari suara rakyat ini yang akan menentukan siapa yang bakal menjadi pemimpin saat ini," jelas korlap aksi, Kukuh pada awak media.
Kukuh menilai, hak angket atau permintaan pemilu ulang tidak perlu dilakukan. Para KPPS telah bekerja keras mulai pagi sampai malam.
"Tentunya ini perjuangan berat jadi kita harus hargai apa keputusan mutlak di KPU," katanya.
Polisi memisahkan kedua massa yang pro dan kontra terhadap Pemilu tersebut. Hingga akhirnya kedua massa membubarkan diri secara tertib.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
Terkini
-
Datang ke Pendopo Ingin Menghadap Plt Bupati Tulungagung, Kadis Damkar Kaget Disambut Tim KPK
-
Batu Raksasa Terjang Fortuner di Jalur Trenggalek-Ponorogo, Jalur Nasional Lumpuh Total
-
Akhir Pelarian Ratu Kredit Fiktif Rp9,6 Miliar Asal Surabaya: 6 Tahun Sembunyi Diciduk di Jaksel
-
Bocah 3 Tahun di Kediri Tewas dengan Tubuh Penuh Lebam: Ayah, Ibu, dan Nenek Dibawa Polisi
-
Mencekam! Detik-Detik Kades di Lumajang Dibantai Belasan Pria Misterius di Rumah Sendiri