SuaraJatim.id - Dua massa pro dan kontra hasil pemilu melakukan demonntrasi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (5/3/2024).
Kedua kelompok saling berhadapan dengan tujuan yang berbeda dalam pandangan politik.
Massa yang kontra mengatasnamakan Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Menggugat Jatim menyampaikan kegelisahan terkait pelaksanaan pemilu.
"Kegelisahan warga jatim, khususnya rakyat dan mahasiswa Jatim, karena kondisi bangsa carut-marut dan complicated. Akar permasalahan kalau kita omong banyak sekali ada kefatalan tata kelola berbangsa dan bernegara, ada pengkhianatan institusi dan konstitusi negara yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Sehingga kita tergerak berkumpul bersama di sini untuk menyuarakan kebenaran," ujar Koorlap aksi, Wawan Leak.
Menurut Wawan, ada campur tangan orang-orang yang melanggengkan beberapa kepentingan dari golongan tertentu.
"Ini ada invisible hand, ada tangan tak kelihatan yang dilakukan tirani untuk melanggengkan status quo. Apa yang menyebabkan mereka memaksakan status quo, ini ada sesuatu yang disembunyikan dan kita ungkap. Ada tangan-tangan enggak kelihatan yang diselimuti dipola demokratisasi ini," jelasnya.
Massa yang berjumlah puluhan orang tersebut menyuarakan penghentian rezim pemerintahan sekarang.
"Kita ingin menyuarakan demokrasi yang disampaikan rezim barbar harus disudahi. Kedua, pola-pola gerakan rakyat mesti didenggungkan. Kita akan menyalakan lilin sebanyak banyaknya di 38 Kabupaten/Kota khususnya di jatim, untuk jadi gelombang perlawanan. Kami betul-betul bukan masalah pemilu, tapi pengekerdilan demokrasi," ucapnya.
Sementara itu di sisi lain, Aliansi Pemuda-pemudi Indonesia Bersatu juga melakukan aksi di depan Gedung Negara Grahadi. Massa ini menolak wacana hak angket.
Baca Juga: Ledakan di Markas Gegana, Polda Jatim akan Koordinasi dengan Pemilik Bangunan Terdampak
"Jadi aksi kali ini adalah untuk mendukung apa yang menjadi keputusan Bawaslu dan KPU pada pemilu 2024. Kenapa kita harus gelar aksi? ini merupakan bentuk apresiasi kami karena apa, Bawaslu maupun KPU selama ini telah berjuang untuk mengumpulkan suara-suara rakyat, karena dari suara rakyat ini yang akan menentukan siapa yang bakal menjadi pemimpin saat ini," jelas korlap aksi, Kukuh pada awak media.
Kukuh menilai, hak angket atau permintaan pemilu ulang tidak perlu dilakukan. Para KPPS telah bekerja keras mulai pagi sampai malam.
"Tentunya ini perjuangan berat jadi kita harus hargai apa keputusan mutlak di KPU," katanya.
Polisi memisahkan kedua massa yang pro dan kontra terhadap Pemilu tersebut. Hingga akhirnya kedua massa membubarkan diri secara tertib.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- HP yang Awet Merek Apa? Ini 6 Rekomendasi Terbaik dengan Performa Kencang
Pilihan
-
Iran Akui Ayatollah Ali Khamenei Meninggal Dunia, Umumkan Masa Berkabung 40 Hari
-
Iran Bantah Klaim AS dan Israel: Ali Khamenei Masih Hidup!
-
Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
-
Iran Klaim 200 Tentara Musuh Tewas, Ali Khamenei Masih Hidup
-
Israel Klaim Ali Khamenei Tewas, Menlu Iran: Ayatollah Masih Hidup
Terkini
-
Safari Ramadan, Momen Kaesang Pangarep Disuguhi Sate di Ponpes Nurul Qadim Probolinggo
-
CEK FAKTA: BLT Desa 2026 Rp 300 Ribu per Bulan untuk Warga yang Belum Dapat Bantuan, Benarkah?
-
Uang Palsu Pecahan Rp 100 Ribu Beredar di Magetan, Pengedarnya Diduga Pria Asal Bojonegoro
-
Jatim Resmi Buka Mudik Gratis Lebaran 2026, 7.000 Kuota Bus dan Kapal Laut Disiapkan ke 20 Daerah
-
Drama Kejar-kejaran Begal di Pasuruan, Wanita Bercelurit Tertangkap Usai Dikepung Polisi