SuaraJatim.id - Dua massa pro dan kontra hasil pemilu melakukan demonntrasi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (5/3/2024).
Kedua kelompok saling berhadapan dengan tujuan yang berbeda dalam pandangan politik.
Massa yang kontra mengatasnamakan Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Menggugat Jatim menyampaikan kegelisahan terkait pelaksanaan pemilu.
"Kegelisahan warga jatim, khususnya rakyat dan mahasiswa Jatim, karena kondisi bangsa carut-marut dan complicated. Akar permasalahan kalau kita omong banyak sekali ada kefatalan tata kelola berbangsa dan bernegara, ada pengkhianatan institusi dan konstitusi negara yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Sehingga kita tergerak berkumpul bersama di sini untuk menyuarakan kebenaran," ujar Koorlap aksi, Wawan Leak.
Menurut Wawan, ada campur tangan orang-orang yang melanggengkan beberapa kepentingan dari golongan tertentu.
"Ini ada invisible hand, ada tangan tak kelihatan yang dilakukan tirani untuk melanggengkan status quo. Apa yang menyebabkan mereka memaksakan status quo, ini ada sesuatu yang disembunyikan dan kita ungkap. Ada tangan-tangan enggak kelihatan yang diselimuti dipola demokratisasi ini," jelasnya.
Massa yang berjumlah puluhan orang tersebut menyuarakan penghentian rezim pemerintahan sekarang.
"Kita ingin menyuarakan demokrasi yang disampaikan rezim barbar harus disudahi. Kedua, pola-pola gerakan rakyat mesti didenggungkan. Kita akan menyalakan lilin sebanyak banyaknya di 38 Kabupaten/Kota khususnya di jatim, untuk jadi gelombang perlawanan. Kami betul-betul bukan masalah pemilu, tapi pengekerdilan demokrasi," ucapnya.
Sementara itu di sisi lain, Aliansi Pemuda-pemudi Indonesia Bersatu juga melakukan aksi di depan Gedung Negara Grahadi. Massa ini menolak wacana hak angket.
Baca Juga: Ledakan di Markas Gegana, Polda Jatim akan Koordinasi dengan Pemilik Bangunan Terdampak
"Jadi aksi kali ini adalah untuk mendukung apa yang menjadi keputusan Bawaslu dan KPU pada pemilu 2024. Kenapa kita harus gelar aksi? ini merupakan bentuk apresiasi kami karena apa, Bawaslu maupun KPU selama ini telah berjuang untuk mengumpulkan suara-suara rakyat, karena dari suara rakyat ini yang akan menentukan siapa yang bakal menjadi pemimpin saat ini," jelas korlap aksi, Kukuh pada awak media.
Kukuh menilai, hak angket atau permintaan pemilu ulang tidak perlu dilakukan. Para KPPS telah bekerja keras mulai pagi sampai malam.
"Tentunya ini perjuangan berat jadi kita harus hargai apa keputusan mutlak di KPU," katanya.
Polisi memisahkan kedua massa yang pro dan kontra terhadap Pemilu tersebut. Hingga akhirnya kedua massa membubarkan diri secara tertib.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
Berita Terkait
Terpopuler
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Terpopuler: Lipstik Tahan Lama untuk Bibir Hitam, Sepatu New Balance Tanpa Tali untuk Jalan Jauh
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- 6 Sepatu Puma Wanita yang Lagi Diskon 55 Persen di Toko Resmi, Ada Model Lari hingga Sneaker
Pilihan
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend
-
Kabar Duka, Eks Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
Terkini
-
Dorong Efisiensi Korporasi, Tata Kelola BUMN Berbasis GCG Tuai Apresiasi
-
Pascakecelakaan Maut Wonokitri, BB TNBTS Bongkar Ulang Standar Keamanan Jip Bromo
-
Detik-Detik Ban Elf Meledak di Tol Jomo: Mobil Oleng dan Terbalik, Satu Orang Alami Luka Berat
-
Gubernur Khofifah Tinjau PG Ngadirejo Milik PT SGN, Optimis Capai Target Swasembada Lebih Cepat
-
Dua Dekade Lumpur Sidoarjo: Ekosistem Sungai Porong yang Tercekik dan Ikan yang Terdeformasi