SuaraJatim.id - Polda Jatim memanggil Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur Abdul Halim Iskandar.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) itu memenuhi panggilan tersebut dengan mendatangi Ditreskrimsus Polda Jatim pada Jumat (9/8/2024).
Pemanggilan politikus yang akrab disapa Gus Halim tersebut masih terkait dengan laporan Mantan Sekjen PKB Muhammad Lukman Edy soal pernyataannya yang dinilai sebagai fitnah.
Usai diperiksa, Gus Halim mengaku mendapat beberapa pertanyaan terkait dengan pelaporan tersebut.
"Saya dimintai ketegasan lagi kenapa kok melaporkan, sisi mana yang menyinggung perasaan sebagai Ketua DPW PKB Jatim. Ya itu sangat-sangat jelas lah," katanya dikutip dari TIMES Indonesia--jaringan Suara.com.
Dia menyatakan, tuduhan soal dana PKB yang dikelola tidak transpara sangat menyakiti perasaan pengurus partai.
Mantan Ketua DPRD Jatim itu menyebut tudingan itu sebagai fitnah. Gus Halim bahkan, menyebut pernyataan Lukman Edy telah direncanakan. "Itu adalah sebuah fitnah yang sengaja, kejahatan yang direncanakan," tegasnya.
Halim menjelaskan, indikasi adanya kesengajaan dalam pernyataan tersebut, salah satunya karena adanya media. "Karena dilakukan di sebuah tempat yang tidak tepat dan mengundang media. Bukan sekadar omong-omongan, bukan sebuah forum. Apalagi di PBNU," jawabnya.
Dia mengungkapkan, PBNU dan PKB merupakan dua lembaga yang berbeda. Secara konstitusional tidak memiliki hubungan.
Baca Juga: Ini Jagoan Demokrat di Pilkada Lamongan: Bukan Petahana
Payung hukumnya berbeda. Jika PBNU Undang-Undang Keormasan, PKB Undang-Undang partai politik. "Kalau PKB dengan Warga NU, itu kesatuan," katanya.
Kakak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu juga menyinggung posisi Lukman Edy yang merupakan orang luar partai. "Apalagi kalau dirunutkan, Lukman Edy itu bukan siapa-siapa bagi PKB. Kok bisa ngomong seperti itu? Tahu aja enggak!" tegasnya.
Pernyataan Lukman Edy itu disebutnya berdampak pada organisasi. Dinamikanya memanas. "Karena sehari sebelumnya saya didatangi banyak orang, yang mempermasalahkan dan mengklarifikasi pernyataan Lukman Edy," ungkapnya.
Pihaknya mengaku sempat memberikan klarifikasi bahwa tidak mengelola dana Pilpres.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Sebulan, Polrestabes Surabaya Bongkar 3 Kasus TPPO: Anak Jadi Korban hingga Terduga Mucikari
-
Abaikan TV dan Kulkas, Pria di Blitar Bobol Rumah Cuma Curi 45 Butir Telur
-
Dipukul Anggota DPRD Pamekasan, Anggota Satpol PP Beri Pesan Menohok: Kami Petugas, Bukan Patung
-
Skandal Uang Pengamanan Kasus KBS: Kuras Kas Rp3,27 Miliar, Direksi hingga Pengacara Dibui
-
Antrean Ketapang-Gilimanuk Tembus 15 Jam: Penumpang Anjlok hingga 60 Persen, Nataru Terancam