SuaraJatim.id - Musim kemarau memasukin puncaknya. Sejumlah desa di Sampang mulai kesulitan air bersih.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, sebanyak 102 desa di wilayahnya mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih.
"Jumlah desa yang mengalami kekeringan ini berdasarkan hasil pendataan terbaru yang kami lakukan, serta berdasarkan laporan dari masing-masing kepala desa yang terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang Candra Romadhani, Rabu (22/8/2024).
Dia mengelompokkan 102 desa dalam beberapa kategori, yakni 81 desa mengalami kering kritis, 6 desa kering langka, dan 15 desa kering langka terbatas.
Desa-desa tersebut tersebar di 10 kecamatan. Terdiri dari 15 desa, Sreseh 12 desa, Tambelangan 10 desa, Sokobanah 9 desa, Robatal 9 desa, Sampang 7 desa, Karang Penang 7 desa, Pangarengan 6 desa, Torjun 4 desa, dan Banyautes 2 desa.
"Kami telah melaporkan data ini ke Bupati Sampang dan telah berkoordinasi dengan instansi atau dinas terkait untuk penyaluran bantuan," katanya.
Candra menjelaskan, desa yang masuk dalam kategori krisis, yakni karena pemenuhan air di dusun mencapai 10 liter lebih per orang per hari. Jarak yang ditempuh masyarakat untuk mendapatkan air bersih sejauh 3 kilometer bahkan lebih.
Sedangkan kering langka, kebutuhan air di wilayah tersebut di bawah 10 liter per orang per hari, dan jarak tempuh dari rumah warga ke sumber mata air terdekat sekitar 0,5 kilometer hingga 3 kilometer.
Sementara itu, kering langka terbatas jika jarak antara permukiman dan sumber air mencapai kurang dari tiga kilometer.
Baca Juga: Alamak! Debit Air Sumur-Sumur di Sampang Mulai Berkurang
Jumlah desa yang mengalami kesulitan air bersih tersebut bertambah jika dibanding 2023. Tahun lalu, ada sebanyak 92 yang kekeringan. "Dengan demikian, desa terdampak kekeringan di Kabupaten Sampang pada musim kemarau kali ini bertambah sebanyak 10 desa," katanya.
Pihaknya menggandeng perusahaan swasta dalam penanganan kekeringan di wilayah Sampang.
"Ini merupakan bagian dari program pentahelix yang kami canangkan. Sebab, penanganan bencana ini tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga perlu keterlibatan semua pihak," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
3 Fakta Ayah dan Anak Terseret Lahar Semeru, Siswi SD Hanyut 5 Meter di Sungai Regoyo
-
5 Fakta Begal Sadis di Pasuruan Bacok Dua Remaja, Yamaha N-Max Dibawa Kabur
-
Gubernur Jatim Dukung RSUD Dr Soetomo Ikuti Konferensi ACGME di Amerika Serikat
-
Jembatan Penghubunh 2 Desa di Ngawi Roboh Diterjang Banjir, Akses Warga dan PDAM Putus Total
-
Jadwal Buka Puasa Blitar Hari Ini, Selasa 24 Februari 2026