Wakil Wali Kota Surabaya Turun Tangan, Pengelola Bale Hinggil Jelaskan Awal Konflik dengan Penghuni

SuaraJatim.id - Konflik penghuni apartemen Bale Hinggil dan pengelola yang berkepanjangan membuat Wakil Wali Kota Surabaya dan Komisi C DPRD Kota Surabaya turun tangan.

Armuji dan perwakilan DPRD Kota Surabaya mencoba memediasi konflik yang telah terjadi selama bertahun-tahun tersebut.

Emeraldo Muhammad Elsyaputera, selaku Direktur PT. Tata Kelola Sarana (BPL Apartemen Balehinggil) menceritakan kronologi perselisihan antara pengelola dengan penghuni.

Berawal pada tahun 2019, pihak pengelola memberikan pengakuan pada developer bahwa kondisi keuangan dari pengelola minus. "Minusnya kita bukan main-main bahkan mencapai miliaran rupiah," ujar pria yang akrab disapa Aldo usai pertemuan dengan Armuji, Rabu (26/2/2025).

Baca Juga: Kronologi Meninggalnya Bego Sugiantoro: Tiba-Tiba Tak Sadarkan Diri Usai Fun Football

Minusnya keuangan pengelola ini membuat pengelola harus menaikan nilai service charge, yakni sebesar Rp14 ribuan.

"2021 kita berkeinginan menaikkan service charge sebesar Rp14 ribuan, menurut penilaian kami itu pun masih di bawah apartemen-apartemen lainnya yang setara, di sana mulai bergejolak terkait servis charge tersebut, tapi di sana kita memberikan kelonggaran pada warga. Apa kelonggaran untuk warga? Kita memberikan pembayaran dengan cara cicilan. Meski begitu masih banyak warga yang membayar dengan harga yang lama hingga saat ini," terangnya.

Tak sedikit para penghuni ini membayar service charge dengan harga yang lama, sehingga pengelola belum bisa menutup minusnya keuangan mereka.

Namun dari penilaian pengelola, kurangnya pembayaran dihitung sebagai utang penghuni.

Saat pertemuan tersebut, di depan Wakil Wali Kota Armuji, penghuni akan segera melakukan pembayaran listrik dan air, yang sebelumnya sempat menunggak. Bahkan, penghuni akan melakukan pembayaran service charge dengan harga yang sudah disetujui pada tahun 2021, namun pengelola wajib menunjukan laporan keuangan mereka pada warga.

Baca Juga: Surabaya Makin Terang, Ribuan Lampu Jalan Baru Dipasang Sepanjang 2025, Daerah Mana Saja?

"Ketika di tahun 2024 kita diminta untuk transparansi keuangan, bahkan saat itu sempat difasilitasi oleh Pak Wali Kota di convention hall Arif Rahman Hakim, kita tunjukkan keuangan kita dan lain-lain sehingga sehingga saat ini akhirnya kami tagih sesuai nominal yang kita setujui bersama di tahun 2021," ucap Aldo.

"Saat itu akhirnya keluar gejolak banyak penghuni yang tidak membayar sama sekali, saat itu kita disuruh Pak Wali Kota untuk tidak mematikan akses dasar, sehingga akses lift tidak pernah kita matikan seperti yang diminta oleh Pak Wali Kota," imbuhnya.

Selain itu, pengelola juga memberikan kemudahan pada para penghuni pembayaran melalui VA, namun hal itu menjadi permasalahan baru yang dikeluarkan oleh penghuni.

"Kita menyatukan pembayaran listrik dan air dan itu kita lakukan perbulan sehingga warga dipermudah untuk mengecek berapa listrik atau air yang mereka pakai, dan itu mulai melalui VA. Kenapa Ki kita menggunakan VA? Karena di situ lebih clear angkanya juga lebih jelas. Tidak perlu transfer tidak perlu memasukkan angka nominal tinggal satu klik," ungkapnya.

"Ketika penghuni tidak membayar melalui listrik atau air maka otomatis listrik atau air mereka akan mati, dan itu wajar. Sehingga terjadi pertemuan hari ini, Pak Wakil Wali Kota datang dan bilang VA listrik dan air harus dipisah, sedangkan terkait servis jas harus ada transparasi terlebih dahulu dikeluarkan," tambah Aldo.

Menurut pengelola, semuanya di dalam PPJB itu sudah diatur bagaimana klausulnya, bagaimana pembayarannya dan lain-lain, di tanggal 23 Desember 2024 sudah dijelaskan, bahkan di depan walikota bahwa kondisi keuangan mereka.

"Saat itu sebenarnya sudah clear saat ditengahi oleh walikota Eri Cahyadi, namun ada pihak yang tidak percaya ataupun tidak mau percaya pada kita, soal data ataupun apapun yang akan kita lakukan," bebernya.

Pihak pengelola juga memberikan gambaran, bahwa hidup di salah satu perkampungan juga akan mengalami hal serupa, jika nantinya mereka tak membayar listrik dan juga air

"Pada hari ini kita mendengarkan pengaduan warga ke wakil wali kota terkait kebutuhan listrik air, sudah kita jelaskan kebutuhan listrik air ini karena memang beliau-beliau ini belum membayar listrik airnya sehingga listrik dan air harus dimatikan. Hal itu wajar seandainya hidup di kampung kalau PLN tidak bayar listrik akan dimatikan dan air tidak bayar langsung di segel oleh PDAM," urainya.

"Saat ini warga mengadu bahwa mereka tidak mau membayar service charge dan harus dipisah. Kita sudah mediasi dengan wakil walikota akan memisahkan listrik air dan service charge dan servis charge akan dibayar seluruhnya setelah pihak pengelola memberikan transparasi keuangannya," tandasnya.

Kontributor : Dimas Angga Perkasa