LKPJ Gubernur Jatim 2024: Fraksi DPRD Apresiasi dengan Sejumlah Catatan

SuaraJatim.id - Sidang paripurna DPRD Jatim digelar dengan agenda Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 pada Rabu (9/4/2025).

Dalam rapat tersebut, fraksi di DPRD Jatim menyampaikan pandangan umum terkait LKPJ Gubernur Jatim 2024.

"Terkait LKPJ kepala daerah, Gubernur Jawa Timur, yang hari ini pandangan umum Fraksi secara umum itu mengapresiasi terhadap kinerja satu tahun sebelum LKPJ diberikan," kata Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak.

Pada pandangan umum fraksi di DPRD Jatim memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemprov Jawa Timur di bawah Pj Gubernur Adhy Karyono. Meski, tidak dipungkiri Musyafak, ada beberapa catatan.

Baca Juga: Bahaya Bisa Mengintai di Masjid, Muhammadiyah Jatim Ingin Wujudkan Budaya Aman dan Sehat

"Tentu masih ada hal-hal yang dikritisi, tapi menurut kami secara umum, mereka memberikan apresiasi yang luar biasa dari sembilan Fraksi yang sudah menyampaikan pandangan umumnya," ungkapnya.

Juru bicara Fraksi PKB DPRD Jatim, Alyadi Mustofa dalam laporan pandangan umum mengapresiasi atas capaian positif kinerja selama tahun anggaran 2024. Namun demikian, pihaknya tetap memberikan beberapa catatan.

Salah satunya di bidang pendidikan. Dia menyampaikan masih terdapat ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kemudian belum meratanya sekolah negeri di daerah sehingga menimbulkan masalah saat penerimaan siswa baru.

Perubahan skema seleksi penerimaan siswa menjadi sistem domisili tidak akan memperbaiki kondisi selama persoalan pokok tersebut belum dituntaskan. "Mohon penjelasan, bagaimana langkah konkret yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperluas akses, meningkatkan kualitas, dan memeratakan layanan pendidikan, khususnya pendidikan menengah," katanya.

Di bidang kesehatan, menurut data target Treatment Success Rate (TSR) Tuberkulosis sebesar 90 persen pada tahun 2024 belum tercapai, dengan capaian hanya sebesar 87,93 persen. Demikian pula dengan Treatment Coverage Tubercolosis dengan target sebesar 90 persen dan hanya tercapai sebesar 76 persen.

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah SMK di Jatim: Mark Up Fantastis Anggaran Pengadaan Barang

"Hal ini mendandakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum berhasil dalam meningkatkan kesadaran penderita TBC untuk menuntaskan pengobatan," katanya.

Sementara itu, juru bicara Graksi NasDem DPRD Jatim, Suwandy mengatakan, banyak capaian positif yang telah diraih. Namun demikian, masih ada ruang untuk perbaikan dan penyempurnaan di berbagai sektor.

"Sebagai fraksi yang konsisten dalam mengawal gerakan Restorasi Indonesia, kami memandang bahwa LKPJ ini merupakan refleksi komitmen Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan
rakyat," kata Suwandy.

Ia menyampaikan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Misalnya soal indeks pembangunan manusia (IPM), Fraksi NasDem mendorong agar program pemberdayaan ekonomi, pendidikan vokasional, serta layanan dasar kesehatan terus diperluas,
khususnya di wilayah pinggiran dan kepulauan.

Selain itu, pihaknya juga berharap perlu ditingkatkan pelatihan dan penempatan kerja berbasis kebutuhan industri.

"Fraksi Partai NasDem mendorong penguatan mitigasi bencana di daerah rawan serta pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas industri yang berpotensi mencemari lingkungan," kata Suwandy.

Fraksi NasDem juga mengajukan beberapa tambahan penjelasan, seperti masih adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) masih belum memenuhi target, yakni Indeks Theil dan Indeks Gini.

Selain itu, perlu adanya data yang menggambarkan kondisi utuh masyarakat Jawa Timur.

"Kami menilai bahwa penggunaan data agregatif dari BPS dalam LKPJ perlu didampingi dengan pendekatan kualitatif dan partisipatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi masyarakat. Dampak nyata dari program pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi ukuran sejati keberhasilan pemerintahan," ungkapnya.

Pihaknya kembali mengingatkan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi DPRD tahun sebelumnya. "Pembangunan tidak boleh berhenti pada target anggaran atau indikator formal, namun harus nyata terasa manfaatnya oleh rakyat Jawa Timur dari ujung Pacitan hingga ujung Banyuwangi," katanya.