SuaraJatim.id - Pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur (Jatim) membenarkan soal penggeledahan yang terjadi di kantornya. Bahkan, penggeledahan yang dilakukan KPK cukup lama.
Hal itu dibenarkan oleh Ketua Umum KONI Jatim, M. Nabil saat dikonfirmasi oleh awak media, usai penggeledahan KPK berakhir dan meninggalkan lokasi, Selasa (15/4/2025).
"Sampai jam 15.00 WIB tadi ada pemeriksaan berdasarkan perintah tugas KPK kepada tim, untuk memeriksa dan melakukan penggeledahan kepada kantor KONI Jatim," ujar Nabil usai pemeriksaan.
Ia menjelaskan, penggeledahan KPK ini terkait dengan penggunaan dana hibah, yang menyangkut nama mantan Ketua DPRD Provinsi Jatim, Kusnadi.
"Objeknya adalah terkait kaitan dengan masalah penggunaan dana hibah atas nama Pak Kusnadi dan beberapa orang yang dinyatakan sebagai tersangka, saya ndak hafal," terangnya.
Nabil melanjutkan, KPK memeriksa dokumen-dokumen sekitar tahun 2017 hingga 2022 dan juga periode Nabil saat menjadi Ketua Umum KONI Jatim.
"Sudah ada pemeriksaan dan beberapa dokumen-dokumen yang dibawa, mulai tahun 2017 sampai 2022. Kemudian sebagian masuk pada periode saya, 2022 itu ada beberapa dokumen tapi itu yang paling banyak dokumen-dokumen kita yang berjalan tahun 2017 sampai 2022 awal," ucapnya.
Perihal dua koper yang dibawa oleh penyidik KPK, bahwa itu bukan dokumen yang disita oleh KPK, karena hanya ratusan lembar dokumen saja yang diambil.
"Nggak ada koper, berkas SK keputusan waktu Covid, SK keputusan waktu penggunaan uang, SK pengurus kemudian, waktu permohonan dana hibah untuk PON Papua tahun 2021. Berarti permohonannya itu tahun 2020. Ada beberapa, segini mungkin ya, ada beberapa," jelas Nabil sambil menunjukan ketebalan dokumen.
Baca Juga: KPK Geledah Kantor KONI Jatim, 2 Koper Dibawa Oleh Penyidik
"Nggak onok wong di tempat saya (tidak ada, kan ditempat saya)," imbuhnya.
Nabil mengatakan, ada beberapa ruang yang diperiksa. "Ruang bendahara, ruang renggar (rencana dan anggaran), sudah itu aja, sekretariat gitu saja," bebernya.
Saat ditanya soal telepon selular yang diperiksa, Nabil membenarkan hal itu. Hampir semua selular milik pegawai KONI Jatim diperiksa.
"HP (diperiksa), kemudian ada beberapa flashdisk yang memang diperlukan untuk mengkonfirmasi atau menindaklanjuti data-data yang ada berdasarkan apa yang dibawa, lewat hard copy tadi itu saja mengkonfirmasi," ungkapnya.
Selain itu, KONI Jatim juga kooperatif dan mengikuti semua permintaan dari KPK, sehingga tak ada permasalahan saat penggeledahan KPK.
"Kita kooperatif dan dari pihak mereka juga sangat akomodatif, sangat baik, tidak ada yang kita hindari, semuanya lancar-lancar saja. Sambil menunggu kita konfirmasi berikutnya, apa yang ada. Cuma objeknya ya itu tadi masalah penyalahgunaan dana hibah di Jawa Timur," paparnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
BRI Resmi Umumkan Hasil RUPSLB 2025, Kinerja Tetap Solid
-
Dividen Interim BRI 2025 Diumumkan, Saham Berhak Terima Rp137 per Lembar
-
Kronologi Penemuan Mayat Mahasiswi UMM di Pasuruan, Diduga Dibunuh hingga Oknum Polisi Diamankan!
-
BRI Salurkan Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Bencana Sumatra, Dukung Percepatan Pemulihan
-
BRI Siapkan Rp21 Triliun Sambut Nataru 2025/2026, Bisa Didapat via BRImo dan AgenBRILink