Gagas Sistem Digitalisasi, Munas APEKSI VII Siap Ubah Wajah Pemerintahan Kota

SuaraJatim.id - Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-VII, resmi dibuka di Grand City Ballroom Lantai 4, Surabaya, Rabu, 7 Mei 2025.

Acara ini mengusung konsep masa depan digitalisasi untuk kemajuan kota, dengan salah satu agendanya, yakni Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Forum Komdigi).

Forum ini mempertemukan seluruh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau Komdigi dari 98 kota anggota APEKSI. Mereka berkumpul untuk bertukar gagasan dan strategi dalam mengakselerasi implementasi teknologi di berbagai sektor pemerintahan kota.

Turut hadir dalam acara tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Bidang Sosial Ekonomi R. Wijaya Kusumawardhana, Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Program Strategis Aida Razalina, serta Pelaksana Tugas (Plt) Dinkominfo Kota Surabaya M. Fikser.

Baca Juga: Alasan Wali Kota Surabaya Larang Buang Sampah ke Sungai, Bisa Bikin Air PDAM Naik Tajam

Wali Kota Eri Cahyadi dalam kesempatan tersebut menekankan, digitalisasi bukan hanya sekadar modernisasi sistem, melainkan sebuah transformasi fundamental dalam menghadirkan pemerintahan yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Melalui penguatan sistem digital, mulai dari e-government, smart city, layanan publik daring hingga pengelolaan big data, kita berupaya menjadikan Surabaya sebagai kota yang tidak hanya cerdas secara teknologi tapi juga sosial," kata Eri.

Wali Kota Surabaya yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI itu juga menggarisbawahi urgensi kolaborasi antar - kota, antar - sektor, dan antar - generasi dalam menghadapi tantangan era digital. Ia berharap forum ini menjadi wadah untuk menyatukan potensi dan kekuatan dari berbagai kota demi memajukan digitalisasi secara kolektif.

"Jadi forum ini adalah keniscayaan bagi Kota Surabaya dalam hal menggerakkan ekonomi hingga perencanaan anggaran dan digitalisasi. Forum ini bertujuan untuk menyatukan semua kekuatan yang ada di semua kota untuk digabungkan menjadi satu," tegasnya.

Eri menyampaikan forum ini akan menghasilkan gagasan konkret mengenai digitalisasi yang akan diserahkan kepada APEKSI. Selanjutnya gagasan itu direkomendasikan kepada pemerintah pusat lewat Kementerian Komdigi.

Baca Juga: Resmi! Wali Kota Surabaya Segel Gudang Milik CV Sentosa Seal

Tujuannya adalah untuk menciptakan aplikasi atau sistem yang dapat digunakan secara bersama oleh seluruh kota anggota. Sehingga mengurangi biaya pengembangan aplikasi secara mandiri dan memungkinkan alokasi anggaran daerah yang lebih efisien untuk kepentingan masyarakat.

"Semua aplikasi nantinya, misalnya dari Surabaya WargaKu, daerah lain bagaimana, lalu kita gabung menjadi satu. Sehingga bisa digunakan oleh semua kota dan akan menuju kemakmuran, serta kesatuan yang luar biasa, itu yang harus kita munculkan dalam Munas APEKSI ini,” paparnya.

Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan digitalisasi di antara seluruh kota anggota APEKSI. Eri menekankan pentingnya kebersamaan dan solidaritas dalam organisasi, di mana kota - kota yang lebih maju dapat membantu yang tertinggal, layaknya sebuah keluarga besar.

“Ketika ada ketimpangan maka kita angkat ketimpangan itu supaya menjadi kesatuan. Itulah yang dinamakan keluarga besar APEKSI. Keluarga membantu dan menemani ketika susah bukan hanya saat bahagia, APEKSI hadir untuk memberikan kebersamaan dan kekuatan sebagai keluarga,” tegas Wali Kota Eri.

Apabila gagasan tersebut terealisasi, maka akan mengurangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembuatan aplikasi. “Sehingga, anggaran tersebut dapat digunakan masing-masing daerah untuk kepentingan lain, seperti mengentaskan kemiskinan dan stunting,” sebutnya.

Sementara itu, Staf Ahli Komdigi Bidang Sosial Ekonomi R. Wijaya Kusumawardhana menyampaikan bahwa pada era digital Kepala Dinas Kominfo dan Komdigi memiliki peran strategis sebagai kunci dan penggerak bagi perubahan pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi.