Luas area panen tebu di tahun 2025 ditarget meningkat menjadi 252.135 hektar, dan jumlah tebu digiling mengalami peningkatan menjadi 18.777.409 ton, dengan rendemen sebesar 7,76%.
“Dengan begitu di tahun 2025 ini produksi gula Jawa Timur diperkirakan akan menembus angka 1.457.900 ton. Meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya,” tegas Khofifah.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2024, pabrik-pabrik di Jatim menyumbang 51,87 persen dari total produksi gula nasional.
"Angka ini menempatkan Jatim sebagai sentra produksi gula terbesar di Indonesia," tegasnya.
Untuk memperkuat sektor ini, Pemprov Jatim mendorong berbagai kebijakan strategis. Mulai dari pemberian permodalan dan insentif kepada petani, hingga pengembangan infrastruktur pertanian berbasis teknologi.
Khusus permodalan, Pemprov Jatim melaui Bank Jatim dan Dirut SGN sebelumnya telah melaunching Kredit Usaha Rakyat Khusus (KURsus) Kluster Petani Tebu Jatim dengan suku bunga tetap 6%. Program ini ditujukan untuk memfasilitasi peremajaan kebun (> 25 tahun) dan adopsi varietas unggul yang berpotensi menaikkan rendemen gula per ton tebu dari rata-rata 7% menjadi 8–9%.
"Jatim adalah penghasil gula tertinggi di Indonesia. Maka KURsus ini adalah wujud nyata upaya kita untuk memperjuangkan kesejahteraan petani tebu. Kita ingin petani tebu naik kelas, dari buruh ladang menjadi pengusaha pangan yang tangguh dan bermartabat," katanya
Tak hanya berhenti pada permodalan, Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga menekankan pentingnya hilirisasi komoditas tebu. Menurutnya, hilirisasi akan mendukung diversifikasi produk turunan, salah satunya bioetanol.
"Hilirisasi tebu akan mendukung transisi energi dari fosil ke non-fosil. Ini selaras dengan upaya kita menuju green economy dan mendukung target net zero emission. Dengan demikian, peran petani tebu Jatim tak hanya untuk Indonesia, tapi punya efek positif bagi dunia," katanya
Baca Juga: Wapres Gibran Tinjau Bazar Blitar Djadoel, Gubernur Khofifah Komitmen Berdayakan Koperasi dan UMKM
Sementara itu Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan, pemerintah menargetkan tercapainya swasembada pangan nasional pada tahun 2026.
"Tolong untuk semua persoalan berkaitan dengan mekanisasi di lapangan segera diatasi. Target tahun depan kita Swasembada pangan," katanya.
"Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian pangan bangsa," imbuhnya. ***
Berita Terkait
-
Wapres Gibran Tinjau Bazar Blitar Djadoel, Gubernur Khofifah Komitmen Berdayakan Koperasi dan UMKM
-
Dukung UNAIR sebagai Rumah Intelektual dan Tingkatkan Employability
-
Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Rp6,37 M: Perkuat Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
-
Gubernur Khofifah Tegaskan Pihaknya Menentang Segala Bentuk Eksploitasi terhadap Anak
-
Khofifah Jamin Pasokan Air Pertanian di Jember Aman Dengan Mulai Pembangunan Spillway
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
BRI Tegaskan Komitmen Dukung Asta Cita Lewat Akselerasi KPR FLPP
-
DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
-
Daftar 21 Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Jawa Timur
-
Bakar Perlengkapan Salat, RD Klaim Perempuan Tak Boleh Salat di Masjid
-
Anggota DPR RI Minta Semua Bangunan Pesantren Diaudit