Budi Arista Romadhoni | Baehaqi Almutoif
Senin, 11 Agustus 2025 | 09:36 WIB
Anggaran stunting. [Freepik]

SuaraJatim.id - Anggota DPRD Jatim Wara Sundary Renny Pramana menyoroti anggaran program gizi di Dinas Kesehatan provinsi.

Menurut Renny harus ada evaluasi terhadap alokasi anggaran, terutama pada daerah yang memiliki prevelensi stunting tinggi.

Politikus PDI Perjuangan itu mengakui memang secara keseluruhan angka prevelensi stunting di Jawa Timur turun dari 17,7 persen pada 2023 menjadi 14,7 persen di 2024.

Namun, distribusi anggaran untuk penurunan stunting belum merata antar-daerah. Kabupaten Jember dan Mojokerto, misalnya, yang memiliki prevalensi stunting tinggi, belum mendapat alokasi anggaran yang proporsional.

“Ini bukan sekadar penurunan angka, tapi tentang bagaimana pemerataan program bisa benar-benar menyentuh daerah yang paling membutuhkan. Saat ini, masih banyak ketimpangan, baik dalam hal anggaran maupun pelaksanaan program,” ujar Renny yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim.

Berdasarkan data yang diperoleh masih ada sekitar 430.780 balita yang melami gagal tumbuh karena kekurangan gizi.

Dia berharap pengalokasian anggaran bisa lebih merata, sehingga dapat menjangkau daerah-daerah yang memiliki prevelensi stunting tinggi. “Daerah dengan angka stunting tinggi semestinya menjadi prioritas utama dalam pembagian anggaran dan sumber daya,” tegasnya.

Anggaran tersebut bisa dibahas dan dimasukkan dalam Perubahan APBD 2025 yang saat ini sedang dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kita ingin ada penguatan program stunting dalam pembahasan APBD Perubahan. Kami sudah mengusulkan agar daerah dengan kondisi gizi kronis tinggi menjadi perhatian khusus dalam pembahasan ini,” ucapnya.

Baca Juga: Debut Krusial Eduardo Perez: Ujian Perdana Racikan Spanyol di Laga Persebaya vs PSIM

Keberhasilan penanganan masalah melalui pendekatan program antar-wilayah ini telah dilakukan Kota Suraaya.

Ibu Kota Jawa Timur ini tela berhasil menurunkan angka stunting dari 28,9 persen pada 2021 menjadi hanya 1,6 persen di 2023 dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi Sayang Warga.

Renny mengajak kabupaten dan kota lain untuk meniru Surabaya dalam hal inovasi penanganan stunting tersebut. “Kita bisa belajar dari Surabaya, bagaimana inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen politik bisa menghasilkan perubahan nyata," ungkapnya.

Tinggal sekarang diberi kapasitas yang sama untuk meniru keberhasilan Kota Surabaya.

Selain inovasi, Renny yang duduk di Komisi E bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat juga menyinggung masalah tenaga kesehatan terlatih, khususnya di daerah terpencil.

Keberadaan tenaga kesehatan yang terlatih dan mempunyai pemahaman terbaru akan memengaruhi cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif di wilayah-wilayah rentan.

Load More