Gubernur Khofifah dan 3 Menteri Percepat Program Rumah Layak bagi MBR di Jatim

SuaraJatim.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Pusat kembali menunjukkan sinergitas yang kuat melalui kehadiran tiga menteri bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam kegiatan Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Hotel Shangri-La dan Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (16/10).

Sosialisasi tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Langkah strategis ini menjadi bagian dari komitmen nasional untuk mewujudkan tiga juta rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Ia menilai langkah ini menjadi momentum penting dalam mempercepat program perumahan yang lebih terukur, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

"Saya menyambut baik sosialisasi sebagai momentum awal mempercepat penyaluran program secara terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujarnya saat menghadiri sosialisasi tersebut.

Menurut Khofifah, sosialisasi KUR Perumahan dan FLPP yang diinisiasi Kementerian PKP RI dan didukung Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Kementerian Dalam Negeri merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat terhadap hunian layak.

Hal itu mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) dan diperkuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Regulasi menegaskan tanggung jawab negara, termasuk Pemerintah Provinsi dalam memfasilitasi penyediaan perumahan layak bagi MBR.

"Rumah merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memenuhinya," tegas Khofifah.

Untuk mengatasi hal itu, Khofifah mendorong sinergi lintas sektor antara kementerian, pengembang, perbankan, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas akses perumahan layak, menjaga kualitas hunian, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca Juga: Gubernur Khofifah Silaturahmi Bersama Masyarakat Kalsel Asal Jatim: Kolaborasi Ekonomi Kebangsaan

"Jatim siap mendukung percepatan Program KUR Perumahan dan FLPP. Kami terus mendorong partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, maupun masyarakat, agar cita-cita menghadirkan rumah layak huni bagi MBR benar-benar dapat terwujud," ungkapnya.

Sebagai bentuk komitmen, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah membangun Sistem Informasi Data RTLH yang berfungsi memastikan penyaluran bantuan perumahan berjalan terintegrasi, akurat, dan transparan. Sistem ini memfasilitasi seluruh tahapan mulai dari pengajuan calon penerima, verifikasi lapangan, hingga penetapan penerima manfaat.

"Hingga kini, sistem tersebut telah merekam 94.515 data, dengan tingkat validasi mencapai 96 persen. Dengan basis data yang kokoh, diharapkan penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat perencanaan program perumahan di Jawa Timur pada masa mendatang," tutur Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah menekankan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi berganda (multiplier effect) karena turut menggerakkan sektor lain seperti konstruksi, material bangunan, tenaga kerja, dan UMKM. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pihak mulai dari bupati/wali kota, perbankan, pengembang, kontraktor, akademisi, hingga media untuk bersama-sama memperkuat kolaborasi.

"Mari kita jadikan sosialisasi hari ini bukan sekadar seremoni, melainkan titik awal bagi percepatan penyaluran program yang benar-benar terukur dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," ajaknya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menggerakkan ekosistem pembiayaan perumahan rakyat.