- Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko & 6 orang hasil OTT tiba di Jakarta untuk pemeriksaan intensif KPK.
- OTT terkait dugaan korupsi dalam proses mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo.
- Ini adalah OTT ketujuh yang dilakukan KPK sepanjang 2025, menandai intensitas kinerja anti-korupsi.
SuaraJatim.id - Pagi yang dramatis bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, resmi dibawa ke Jakarta setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia diterbangkan bersama enam orang lainnya hasil OTT ke markas KPK di ibu kota pada Sabtu pagi ini.
Kabar pemindahan ini dikonfirmasi langsung oleh pihak KPK. Total tujuh orang yang ditangkap di Ponorogo kini menjalani pemeriksaan intensif di Jakarta untuk mendalami dugaan kasus korupsi yang menjerat mereka.
"Tujuh orang di antaranya pagi ini dibawa ke Jakarta," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Keputusan membawa Bupati Sugiri Sancoko dan enam orang lainnya ke Jakarta mengindikasikan bahwa KPK telah memiliki bukti awal yang cukup kuat untuk melanjutkan proses hukum.
Langkah ini diambil setelah tim penyidik KPK melakukan serangkaian pemeriksaan awal di Ponorogo pasca penangkapan.
OTT yang dikonfirmasi KPK pada 7 November 2025 ini total menjaring 13 orang. Meski demikian, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo belum memberikan informasi rinci mengenai nasib enam orang lainnya yang juga tertangkap dalam operasi tersebut.
Fokus utama saat ini adalah penetapan status bagi tujuh orang yang telah dibawa ke Jakarta.
KPK memastikan bahwa kasus OTT ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Baca Juga: Gara-gara Mutasi Jabatan, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK
Kasus jual beli jabatan ini menjadi modus korupsi yang marak dan terus menjadi fokus pemberantasan KPK di daerah.
Sesuai Undang-Undang, KPK memiliki waktu yang sangat terbatas untuk menentukan status hukum dari para pihak yang ditangkap.
Lembaga antirasuah tersebut wajib menetapkan status tersangka dalam waktu 1x24 jam sejak penangkapan.
Publik kini menanti pengumuman resmi dari KPK mengenai status Bupati Ponorogo dan para pihak terkait lainnya.
OTT Ketujuh KPK di Tahun 2025: Sinyal Keras Antikorupsi
Operasi tangkap tangan di Ponorogo ini sekaligus menandai intensitas kerja KPK dalam memberantas korupsi sepanjang tahun 2025.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- 5 Sepeda Lipat yang Ringan Digowes dan Ngebut di Tanjakan
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
5 Risiko Pakaian Bekas, Ini Peringatan Dokter Penyakit Kulit
-
5 Fakta Kebun Binatang Surabaya Usai Digeledah Kejati Jatim, Manajemen Pastikan Wisata Normal
-
Kasus Pencabulan Santriwati: Oknum Lora Bangkalan Ditahan Polda Jatim, Korban Dibawa Kabur 19 Hari!
-
Soal Bantuan Korban Gempa Pacitan, Ini Kata Wagub Jatim
-
Asrama Santri Pesantren di Pamekasan Terbakar, 2 Bangunan Ludes