HIV di Jatim Masih Tinggi, DPRD Minta Edukasi dan Deteksi Dini Diperluas

SuaraJatim.id - Anggota DPRD Jatim Hari Yulianto menyoroti tingginya angka kasus HIV di Jawa Timur. 

Wilayah dengan jumlah penduduk 41 juta jiwa lebih tersebut menempati peringkat nasional. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2025, jumlah orang dengan HIV (ODHIV) di Jatim mencapai sekitar 65.238 orang. 

Sepanjang periode Januari hingga Maret 2025 ditemukan 2.599 kasus baru. Banyak temuan jumlah ODHIV diklaim karena skrining atau pemeriksaan yang masif dilakukan. 

Terlepas dari itu, Hari Yulianto mengingatkan angka tersebut sebagai alarm. “Pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat harus bersatu melakukan langkah nyata," ujarnya. 

Menurut Politikus Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu, penangan HIV tidak hanya berhenti pada pengobatan saja. Melainkan perlu ada kesadaran dan kepedulian sosial. 

Perlu ada pemahaman mengenai penularan virus HIV yang selama ini masih minim di masyarakat. “Edukasi harus diperluas, stigma dan diskriminasi harus dihapus. Jangan sampai orang takut tes atau berobat hanya karena takut dicap negatif,” tegasnya.

Pihaknya mendorong agar masyarakat melakukan cek kesehatan gratis sebagai deteksi dini dan pencegahan terhadap penyakit ini. 

“Cegah lebih baik daripada mengobati. Tes dini dan pengobatan antiretroviral (ARV) terbukti efektif menekan jumlah virus sekaligus mencegah penularan ke orang lain,” katanya.

Selain itu, dibutuhkan sosialisasi yang masif terkait cara penularan HIV. Sebab selama ini masih banyak masyarakat menganggap virus ini bisa menular melalui sentuhan atau udara. 

Baca Juga: Dividen Seret, DPRD Jatim Telaah Laporan Keuangan BUMD dan Anak Perusahaannya

Padahal, penularannya terjadi melalui darah, cairan sperma, cairan vagina, dan ASI. Karena itu penting untuk disosialisasikan agar tidak berbagi jarum suntik atau melakukan hubungan badan berisiko. 

Hari menyampaikan, yang tidak kalah penting juga dilakukan yakni penanganan pada pasien ODHIV bukan hanya tanggung jawab tenaga medis, tetapi harus melibatkan keluarga dan masyarakat. 

“Masyarakat jangan menjauhkan penderita, justru harus memberi dukungan agar mereka patuh berobat. Ini bagian dari kemanusiaan,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan, Fraksi PDIP berkomitmen untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan, skrining, dan edukasi publik tentang HIV/AIDS.

“Semakin cepat kita bergerak, semakin besar peluang menekan penularan. Tujuan akhirnya jelas: masyarakat Jawa Timur yang sehat, produktif, dan berdaya,” tandasnya.