CEK FAKTA: Viral Program MBG Diganti Uang Tunai, Benarkah?

SuaraJatim.id - Isu program Makan Bergizi Gratis (MBG) diganti dengan uang tunai kembali mencuat setelah beredarnya video pendek di Facebook yang menampilkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menjawab pertanyaan wartawan.

Dalam video berdurasi 45 detik itu, narasi pengunggah menyebut bahwa program MBG atau Program Makan Bergizi Gratis akan diganti menjadi bantuan uang tunai langsung bagi penerima manfaat.

Berikut narasinya:

“PROGRAM MAKAN SIANG GRATIS AKAN DIGANTI DENGAN UANG TUNAI” dan “MBG DIGANTI DENGAN UANG TUNAI?”.

Lantas, benarkah informasi tersebut?

Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, klaim MBG diganti uang tunai tersebut tidak benar. Video itu berasal dari unggahan YouTube iNews berjudul “DPR Usul MBG Diganti Uang Tunai, Istana: Konsep Sekarang yang Terbaik” serta “Istana Minta Maaf Usai Ribuan Anak Alami Keracunan MBG, Evaluasi Total atau Desakan Penghentian?”.

Dalam video lengkapnya, Mensesneg hanya menanggapi usulan DPR, bukan menyatakan pemerintah mengganti skema MBG.

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa usulan perubahan skema adalah hal yang wajar disampaikan, namun pemerintah tetap menilai konsep yang ada saat ini adalah yang paling sesuai.

“Ide kan banyak, bukan berarti ide tidak baik, tapi konsep yang sekarang dijalankan dianggap oleh pemerintah dan BGN yang terbaik untuk dikerjakan,” ujar Prasetyo.

Penjelasan serupa juga disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN). Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menerangkan bahwa pemerintah tidak memilih opsi uang tunai karena berpotensi digunakan tidak sesuai kebutuhan anak. Pemerintah ingin memastikan makanan benar-benar dikonsumsi langsung oleh siswa penerima manfaat.

“Kalau orang tua punya tiga anak, uangnya bisa mencapai sekitar Rp900 ribu per bulan. Karena itu, pemerintah tidak memberikan uangnya, tapi memastikan makanan langsung diberikan kepada anaknya,” jelas Tigor, dikutip dari Antara.

Kesimpulan

Informasi yang menyebut MBG diganti uang tunai adalah hoaks. Pemerintah tidak pernah menyatakan penggantian skema tersebut, dan video yang beredar hanya memotong konteks pernyataan Mensesneg.