Ratusan Sopir Dump Truk Demo DPRD Ponorogo, Desak Tambang Dibuka Lagi

SuaraJatim.id - Ratusan sopir dump truk demo DPRD Ponorogo, Jawa Timur (Jatim), untuk menyuarakan keresahan mereka terkait berhentinya aktivitas tambang berizin yang telah berlangsung lebih dari satu bulan.

Aksi unjuk rasa itu digelar di depan Gedung DPRD Ponorogo, Jalan Alun-alun Timur, Kamis (15/1/2026). Mereka demo karena menyangkut nasib ratusan kepala keluarga yang kehilangan mata pencaharian.

Dalam aksi tersebut, massa yang tergabung dalam paguyuban angkutan dump truk Ponorogo mendesak para wakil rakyat agar ikut mendorong dibukanya kembali tambang yang memiliki izin resmi.

Mereka menegaskan tuntutan hanya ditujukan pada aktivitas tambang legal, bukan tambang ilegal yang selama ini kerap menuai polemik.

Penutupan tambang dinilai memberi dampak langsung bagi para sopir. Tidak adanya aktivitas angkutan pasir dan material membuat para sopir kehilangan penghasilan.

Kondisi ini membuat sopir dump truk demo DPRD Ponorogo turun ke jalan sebagai bentuk ikhtiar terakhir untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka kepada pemerintah daerah dan DPRD.

“Sudah sekitar satu bulan ini kami tidak bekerja. Tambang tutup, otomatis kami juga berhenti narik. Dampaknya ke dapur,” ujar Koordinator Aksi, Nur Karis, dikutip dari BeritaJatim.

Aksi demonstrasi berlangsung sekitar setengah jam dan diwarnai orasi secara bergantian. Setelah menyampaikan tuntutan di luar gedung, sekitar 10 perwakilan sopir kemudian diterima masuk ke Gedung DPRD Ponorogo untuk melakukan audiensi secara langsung dengan para anggota dewan.

Audiensi berlangsung di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Ponorogo. Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menerima langsung perwakilan sopir bersama sejumlah anggota dewan lainnya. Pertemuan itu juga dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub), DPMD, DPUPKP, serta Satpol PP.

Dalam forum tersebut, Nur Karis menegaskan bahwa tuntutan utama para sopir adalah dibukanya kembali tambang yang resmi dan berizin. Ia memastikan para sopir siap menaati seluruh ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah demi menjaga keselamatan dan ketertiban.

“Insyallah pemerintah mendukung untuk membuka kembali tambang yang ada di Ponorogo, tapi yang resmi. Kami sebagai sopir siap menaati peraturan dari Dishub. Muatan tidak over, semua harus standar,” kata Nur Karis.

Ia menambahkan, dampak penutupan tambang tidak hanya dirasakan oleh sopir dump truk. Masyarakat luas juga terdampak karena kebutuhan material bangunan menjadi sulit dipenuhi, sehingga aktivitas pembangunan ikut terhambat.

“Dampaknya banyak sopir jadi pengangguran. Masyarakat juga butuh material. Kalau tambang ditutup, ya sulit membangun. Ini ada sekitar 700-an sopir di Ponorogo yang terdampak,” katanya.

Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, membenarkan pihaknya menerima aspirasi dari paguyuban sopir dump truk yang mengeluhkan berhentinya aktivitas angkutan pasir dan material tambang.

“Hari ini kami menerima tamu dari paguyuban angkutan dump truk Ponorogo. Mereka menyampaikan aspirasi karena selama hampir dua bulan tidak ada angkutan yang berkaitan dengan pasir,” jelas Dwi Agus.