Gaji Pegawai Kopdes Merah Putih Blitar Cair, Nominalnya di Bawah UMK

SuaraJatim.id - Beberapa pekan terakhir, suasana di gerai-gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kota Blitar sempat dibayuti rasa cemas.

Desas-desus mengenai ketidakjelasan honor menghantui para petugas yang setiap hari telaten menata produk di rak-rak gerai. Namun, sejak Kamis (2/7/2026), keresahan itu akhirnya luruh berganti lega.

Satu per satu ponsel para pekerja bergetar, membawa notifikasi yang paling ditunggu. Gaji perdana resmi dicairkan.

Ine, salah satu petugas gerai di Kota Blitar, tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Baginya, uang sebesar Rp1,3 juta yang masuk ke rekeningnya bukan sekadar angka, melainkan bukti kepastian di tengah simpang siur isu yang beredar.

"Ya sudah cair, Puji Tuhan. Kemarin sempat khawatir karena isunya tidak jelas, tapi sekarang sudah lega," ungkap Ine saat ditemui Sabtu (4/7/2026) dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com.

Meski angka tersebut di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Blitar, Ine yang juga bekerja sampingan sebagai editor foto lepas merasa penghasilan tetap ini sangat membantu napas dapurnya.

"Kerjanya tidak berat, hanya menata dan mendata barang. Jadi dijalani saja dulu sambil melihat ke depan," imbuhnya.

Mengapa gaji Ine berada di angka Rp1,3 juta sementara standar gaji penuh dipatok Rp1,9 juta? Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar, Gembong Kurniawan, memberikan penjelasannya.

Menurut rilis resmi manajemen pusat (Agrinas), gaji Rp1,9 juta diberikan bagi mereka yang bekerja penuh 25 hari dalam sebulan.

Baca Juga: Anisa Alumnus Unair Meninggal saat Mengikuti Latsarmil Kopdes Merah Putih

"Perbedaan nominal itu karena perhitungan proporsional. Jadi disesuaikan dengan jumlah hari kerja masing-masing petugas pada periode Juni kemarin," jelas Gembong.

Pihak manajemen SDM pun bersikap ksatria. Mereka mengakui adanya hambatan dalam sistem payroll perdana ini dan menyampaikan permohonan maaf atas kendala transisi yang sempat memicu kegaduhan.

Demi memastikan tidak ada hak pekerja yang terabaikan, atau sebaliknya, manajemen menerapkan sistem verifikasi yang cukup unik. Jika ada selisih hitungan, petugas diminta mengisi formulir mandiri.

Data tersebut nantinya akan divalidasi oleh tim lapangan melalui pengecekan fisik hingga pemeriksaan rekaman kamera pengawas (CCTV) di setiap gerai.

Langkah ini diambil untuk memastikan akurasi data kehadiran yang paling presisi. Segala bentuk kekurangan pembayaran dijanjikan bakal lunas paling lambat pada 14 Juli 2026.

Bagi segelintir petugas yang saldonya masih nihil, pihak pengelola meminta mereka tetap tenang. Masalah biasanya terletak pada data rekening yang ditolak sistem perbankan atau keterlambatan pengisian administrasi. Hak mereka dipastikan tetap aman dan akan diproses pada gelombang berikutnya di akhir Juli.