Warga Kediri Tertipu Ratusan Juta Titik Dapur MBG Fiktif

SuaraJatim.id - Bagi Samsul Hadi (46), warga Kelurahan Banjaran, Kota Kediri, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi awal dari mimpi buruk finansial yang menguras tabungannya hingga ratusan juta rupiah.

Samsul melaporkan dugaan penipuan jual beli titik dapur yang dilakukan oleh seorang oknum berinisial AA (45), warga Lirboyo ke Polres Kediri Kota.

Petaka bermula pada Mei 2026. AA muncul dengan tawaran sebuah jatah titik dapur MBG di Desa Sendang, Kecamatan Banyakan.

Bermodalkan surat kuasa dari sebuah yayasan dan keyakinan bahwa kesepakatan akan aman di bawah akta notaris, Samsul pun tergiur.

Uang puluhan juta rupiah berpindah tangan melalui transfer sebagai tiket masuk ke program tersebut. Tak berhenti di situ, demi memenuhi standar fasilitas, Samsul jor-joran menyewa lahan dan membangun infrastruktur dapur permanen.

Namun, saat bangunan hampir berdiri tegak dan biaya telah membengkak hingga ratusan juta rupiah, sebuah fakta pahit terungkap.

Titik dapur yang ia bangun dengan peluh dan modal besar itu ternyata gaib, tidak pernah terdaftar di Badan Gizi Nasional (BGN).

Samsul tidak sendirian dalam perjuangannya. Didampingi organisasi Sahabat Boro Jarakan (Saroja), ia akhirnya menempuh jalur hukum setelah upaya persuasif menemui jalan buntu.

"Kami sudah melayangkan somasi, melakukan audit bangunan, hingga perundingan agar AA mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan klien kami. Namun, tidak ada titik temu," tegas Supriyo, Dewan Pengawas Saroja, Senin (10/8/2026) dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com.

Baca Juga: Ini Kronologi Kasus Penipuan yang Libatkan Oknum THL Dishub dan Satpol PP Pemkot Surabaya

Saroja menduga Samsul hanyalah puncak gunung es dari praktik kotor ini. Ada indikasi korban-korban lain masih bungkam, entah karena malu atau masih memendam harapan semu bahwa nama mereka akan muncul di daftar pemerintah.

Kasus ini menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat. Program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto adalah magnet ekonomi besar, namun besarnya perputaran uang di dalamnya juga menarik perhatian para penumpang gelap.

"Kami mendukung penuh program MBG, tapi regulasinya perlu dievaluasi. Jangan lagi melalui yayasan, tapi langsung kepada mitra," ujar Supriyo.

Ia menduga penggunaan nama yayasan kerap menjadi kedok bagi oknum untuk meraup keuntungan pribadi dengan menjanjikan kuota yang tidak ada.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Kediri Kota, Iptu Sundari, mengonfirmasi adanya laporan tersebut dan menyatakan kasus ini telah dilimpahkan ke Satreskrim untuk pendalaman lebih lanjut.