“Maka ketika beberapa gubernur diundang rapat kordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) beberapa waktu lalu, yang saat itu juga hadir Menko Perekonomian dan beberapa menteri, saya sampaikan, untuk industri yang berbasis padat karya dan berorientasi ekspor di Ring 1 Jatim harus mendapat perhatian khusus. Mereka harus mendapat insentif ekonomi tertentu. Ini karena Pak Presiden sudah memerintahkan, buka lapangan kerja baru dan tingkatkan ekspor,” lanjutnya.
Khofifah menyampaikan karena di Ring 1 Jatim, untuk industri padat karya, sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai penyokong roda ekonomi juga penyedia lapangan kerja dalam skala besar.
“Kalau tidak disupport insentif, saya khawatir akan banyak yang melakukan relokasi industrinya. Yang sudah melakukan relokasi, di Nganjuk misalnya, ada yang relokasi juga di Ngawi,” ujarnya.
Dalam kondisi seperti itu, Khofifah mengakui beberapa pertimbangan strategis mulai diperhitungkan, salah satunya penetapan UMK tahun 2020. Khofifah meminta Dewan Pengupahan dan Apindo membangun pertimbangan-pertimbangan untuk membangun iklim berusaha yang kondusif dan konstruktif serta produktif.
Baca Juga:Tingkatkan Infrastruktur Pertanian, Kementan Perkuat Program Padat Karya
“Ini dengan harapan tetap bisa membangun keseimbangan antara suasana yang kondusif bagi dunia usaha serta kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga kerja. Iklim ketenagakerjaan yang sehat akan berdampak baik terhadap perekonomian Jawa Timur yang diarahkan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” katanya.
