Indeks Terpopuler News Lifestyle

Kasus Penghinaan Wali Kota Risma Cacat Hukum, Begini Pandangan Pakar

Pebriansyah Ariefana Rabu, 05 Februari 2020 | 08:35 WIB

Kasus Penghinaan Wali Kota Risma Cacat Hukum, Begini Pandangan Pakar
Pemilik akun Facebook Zikria Dzatil Penghina Wali Kota Risma saat konferensi pers di Mapolrestabes Surabaya. [Suara.com/Dimas Angga P]

Harusnya Risma yang melaporkan penghinanya.

SuaraJatim.id - Pakar hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, I Wayan Titip Sulaksana membenarkan substansi surat yang mengkritisi pelaporan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terhadap Zikria Dzatil warga Bogor Jawa Barat, yang kini telah ditetapkan tersangka dan ditahan Polrestabes Surabaya.

Wayan menegaskan, penghinaan pejabat negara adalah delik aduan dan itu diatur Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU - XIII/2015 tentang Yudisial Review pasal 319.

"Jadi yang harus melaporkan adalah yang bersangkutan (Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini). Atau dikuasakan ke kuasanya," jelas Wayan pada Suara.com, Rabu (5/2/2020).

Menyinggung kasus Risma, sapaan akrab Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang memberikan kuasa pada Kabag Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, untuk melaporkan kasus penghinaan tersebut, Wayan sangat menyayangkan.

Pasalnya, penggunaan Kabag Hukum dalam delik aduan rawan penyalahgunaan wewenang. Karena, menurut Wayan, sesuai Yudisial Review pasal 319, bila ada pejabat negara merasa dihina maka dia harus melaporkan sendiri secara pribadi atau dikuasakan kepada penasehat hukumnya yang tentunya dengan biaya pribadi.

"Sudah jelas pasalnya. Sepanjang pejabat negara tidak menggunakan fasilitas negara termasuk fasilitas mobil dinas tidak ada masalah. Lebih aman pakai jada advokat profesional," terang pria yang juga Dosen Fakultas Hukum Unair ini.

Sebelumnya, kasus hukum yang dialami Zikria Dzatil, pemilik akun Facebook yang dituduh menghina Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dinilai cacat hukum. Hal tersebut tertuang dalam surat tanpa nama yang ditujukan kepada Pimpinan Ombudsman Jawa Timur.

Dalam surat tersebut tertulis, memperhatikan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU - XIII/2015 tentang Yudisial Review pasal 319 menjelaskan, bahwa penghinaan pada pejabat negara dihapus. Maka kedudukan pejabat negara setara dengan masyarakat dimana pasal tentang penghinaan pejabat negara adalah delik aduan.

Dengan itu, bila ada pejabat negara merasa dihina maka dia harus melaporkan sendiri secara pribadi atau dikuasakan kepada penasehat hukumnya yang tentunya dengan biaya pribadi.

Mengacu pada Yudisial Review pasal 319, jelas kasus penghinaan terhadap Wali Kota Risma, ada kesalahan prosedur penanganan atau cacat hukum.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait