“Karena Pemprov Jatim harus mengejar pelaksanaan Perpres 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi Jatim, kemudian juga persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan sebagainya,” imbuhnya.
Mulai akhir Maret lalu, Gubernur Khofifah tercatat sudah melakukan pencicilan pelantikan pejabat eselon tiga maupun empat di banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mulai Dinas Sosial, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Selain itu, pelantikan juga dihelat untuk pejabat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kependudukan, Dinas Perkebunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas PU Bina Marga, Disperindag dan Badan Penelitian dan Pengembangan.
Saat ini, sekitar sepuluh OPD lagi yang akan segera melaksanakan pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 . Diharapkan sebelum bulan Ramadan semua pengisian jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Jatim telah tuntas.
Baca Juga:Tenaga Medis Lakukan Ini Agar Warga Tidak Tolak Jenazah Pasien Corona
“Demi melakukan maksimalisasi kinerja saat pandemi Covid-19, bahkan ada pelantikan di hari Sabtu atau Minggu khususnya untuk BPBD dan Dinas Sosial. Karena kita benar-benar harus mengatur waktu dan tempat yang tidak seleluasa saat tidak ada pandemi Covid-19, sementara kita harus melakukan banyak hal khususnya terkait penanganan wabah Covid-19 di Jawa Timur,” pungkasnya.
