SuaraJatim.id - Sebuah akun Instagram yang mengatasnamakan nama Bakal Calon Wakil Wali Kota Surabaya, ir.mujiaman atau Mujiaman Sukirno mengunggah sebuah foto bahwa dia mendapatkan dukungan dari pengusaha Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Surabaya.
Foto itu berisi caption bertuliskan: Terima kasih atas dukungan yang diberikan teman-teman Pengusaha Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Surabaya.
Aspirasi dan keluh kesah yang telah dipercayakan kepada saya tentunya akan saya serap dan realisasikan kedepan. Bersama kita wujudkan Surabaya yang Maju Kotane Makmur Wargane.
Tentunya hal itu bisa melanggar aturan lantaran sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMD) RPH tidak boleh terlibat dalam urusan politik.
Baca Juga:Cawali Surabaya Machfud Arifin Akui Dirinya Positif Covid-19
Ungkapan di dalam foto itu pun mendapat tanggapan dari Pelaksana Tugas (Plt) Dirut RPH Surabaya Bella Bima.
Ia mengatakan apabila ada salah satu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya di Pilkada Surabaya yang didukung oleh RPH, itu tidak benar. Berbeda jika itu didukung oleh para jagal atau para pengguna jasa di RPH.
"Kami pastikan bahwa manajemen dan staf RPH tidak ada yang ikut atau pun berafiliasi politik. Sedangkan foto-foto yang beredar dan mendeklarasikan mendukung salah satu pasangan calon, jelas itu bukan pihak manajemen dan staf RPH," kata Bella di Surabaya, Sabtu (19/9/2020).
Menurut Bella, foto yang beredar itu, tidak ada satu pun manajemen maupun staf dari RPH. Ia mengaku sudah membuktikannya dengan melihat satu persatu dan tahu orang-orangnya. Ia memastikan bahwa orang-orang yang mendukung itu adalah orang-orang pengguna jasa atau para jagal.
"Saya sudah lihat satu per satu orangnya dan di situ ternyata para jagal yang biasanya melakukan pemotongan di RPH, jadi sekali lagi bukan manajemen dan staf RPH," katanya.
Baca Juga:KPU Minta Machfud-Mujiman Tes Gelombang Dua, PDIP: Ini Maksudnya Apa?
Bella menjelaskan, lantaran mereka orang-orang yang menggunakan jasa RPH, maka sebenarnya orang-orang itu sama persis dengan pelanggan di pasar-pasar atau sama persis dengan warga biasa, sehingga tidak ada alasan bagi RPH untuk melakukan intervensi atau pun melarang kegiatan mereka.
- 1
- 2
