SuaraJatim.id - Kecepatan penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di Indonesia saat ini sudah mencapai angka 300 ribu kasus positif. Namun dalam kurun waktu 11 hari terakhir, laju penularan tergolong semakin cepat.
Hal tersebut terlihat dari kecepatan penularan per titik atau milestone mencapai 50 ribu kasus dalam waktu 11 hari.
Milestone atau tanda rentang waktu tercepat tersebut terjadi pada titik 250 ribu hingga 300 ribu, yakni mulai 23 September 2020 sampai 4 Oktober 2020.
Tim Satgas Corona Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur (IDI Jatim) Dr Achmad Chusnu Romdhoni, dr, SpTHT-KL (K), FICS membenarkan terjadinya percepatan itu.
Baca Juga:Kunci Utama Menekan Penularan Adalah Perilaku Disiplin 3 M
Dia mengemukakan, pada dasarnya percepatan itu bisa terjadi karena banyaknya tes yang dilakukan. Namun dia juga tidak melupakan adanya faktor masih banyaknya masyarakat yang abai pada protokol pencegahan Covid-19.
“Penanganan terhadap Covid-19 pada dasarnya semakin membaik, tapi kenyataan bahwa angka kasus positif Covid-19 juga bertambah dengan cepat juga masih jadi isu yang sulit dipecahkan,” ungkap Chusnu kepada Beritajatim.com-jaringan Suara.com pada Senin (5/10/2020).
Meski begitu dia menyatakan, bisa jadi karena laporan kasus di Indonesia tidak real time, sehingga besaran angka tersebut bisa saja akumulasi dari hasil tes lebih dari 11 hari yang lalu.
“Di sisi lain testing kita juga masih mencapai 63 persen dari jumlah testing minimal yang harus dilakukan. Jadi akurasi angka real time dan angka riil memang isu yang masih sulit dipecahkan meskipun semakin membaik,” katanya.
Selain itu, dia menyoroti cepatnya angka kasus positif Covid-19 membuat resah sejawat dokter. Lantaran telah banyak dokter berguguran dan kesadaran masyarakat terhadap protokol pencegahan Covid-19 yang lemah.
Baca Juga:Agar Penularan Covid-19 Turun, Mulut dan Hidung Harus Dianggap Aurat
Terlebih lagi pada awal Desember akan diadakan pilkada serentak.
“Sebagai dokter kami tidak merekomendasi Pilkada serentak ini berdasar analisis tim mitigasi IDI. Para ahli juga mengatakan demikian,” ujarnya.
Dia mengatakan, jika pilkada serentak dilakukan maka sama saja pemerintah melakukan 'pembiaran'. Terlebih telah ada secara medis ada korelasi positif antara tingginya mobilitas penduduk dengan naiknya angka kasus positif Covid-19.
Padahal pada pilkada, masyarakat pasti dituntut untuk hadir secara fisik untuk menggunakan hak suaranya dalam kontestasi politik.
Tentunya akan ada gerakan atau mobilitas massa ke satu titik lokasi yang sama. Ia mengatakan bahwa bisa saja percepatan angka kasus positif Covid-19 akan terjadi lebih cepat dan meluas.
"Pembiaran oleh pemerintah seperti ini, apalagi ada kebijakan Pilkada tetap lanjut meski di era pandemi, sama halnya Hunger Games. Rakyat dibuat menanggung beban terpapar pandemi ini sendiri, semacam game bertahap hidup. Kalau akhirnya semua perkiraan buruk tentang pilkada terjadi maka sama saja pemerintah melakukan hunger game pada rakyatnya sendiri."
