Risma mengaku, jika dirinya sempat mendengar bahwa bidang pedestrian itu berada di bawah Dinas Pertamanan. Sedangkan bidang saluran berada di Dinas Pekerjaan Umum (PU).
"Yang saya dengar itu, katanya Pedestrian itu di bawah Dinas Pertamanan, sementara salurannya ada di PU. Ini tidak bisa manajemen seperti itu, karena kalau dua, satunya pengen bangun apa gitu, koordinasinya harus kuat. Kalau tidak kuat, dia akan saling merugikan satu sama lainnya, makanya kemudian dibangun saja, sementara salurannya tidak diperbaiki," katanya.
Selain itu, kapasitas salurannya juga harus dihitung. Jadi, kapasitas saluran air itu dapat menampung berapa meter kubik, itu harus dihitung dengan matang supaya air bisa tertampung.
"Di samping itu, dulu Bu Erna (Kepala Dinas PU dan Pematusan) bilang bahwa itu banjir kiriman, terus saya tanya, emang itu kiriman dari Bupati Sidoarjo? Kiriman dari Bupati Mojokerto? Atau kita harus menyalahkan Tuhan? Memang letak kita ini diujung. Makanya harus bergerak, tidak beralasan aja. Sulit iya, makanya kita kerjakan. Ini sudah karunia Tuhan, ini sudah takdir sehingga harus kita kerjakan dan atasi," katanya.
Baca Juga:Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta Minta Saran ke Wali Kota Risma Atasi Banjir
Risma juga menjelaskan, DKI Jakarta sudah harus berpikir bagaimana mengurangi debit air sebelum masuk kota. Oleh sebab itu harus dihitung dan harus dikerjakan supaya air itu tidak masuk semuanya ke dalam kota.
Ia juga mengaku sempat melihat peta saluran DKI ketika dirinya diminta berbicara di salah satu forum, akhirnya saat itu dia tahu bahwa sebelum masuk kota, ada dua saluran terpisah, dan itu harus dimanfaatkan untuk memecah air supaya tidak semuanya masuk ke dalam kota.
"Pasti bisalah mengatasi banjir di sana, karena anggarannya juga besar dibanding Surabaya," katanya.
