Ketiga, pelanggaran Faida bertambah dengan tidak pernah hadir untuk wajib menjawab interpelasi maupun hak angket dari DPRD Jember. Selama 4 tahun hubungan kemitraan Bupati Jember dan DPRD Kabupaten Jember tidak harmonis.
Mangkirnya Faida yang disertai melarang pejabat bawahannya hadir ke parlemen disebut menyalahi Pasal 207 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan kesimpulan tersebut bahwa pada dasarnya Buapti Jember telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku, walaupun sudah sering kali dilakukan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan oleh berbagai pihak dan pejabat yang berwenang.
Adapun, Gubernur sebelumnya telah menjatuhkan sanksi kepada Faida dilucuti segala hak keuangan Bupati selama 6 bulan sejak 3 September 2020.
Baca Juga:Bupati Jember Dipecat Gubernur, Warga Pasang Baliho: 'Faida Layak Dipecat'
Faida tidak lagi mendapatkan gaji, honorarium, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya. Biaya operasional maupun seluruh anggaran yang berasal dari keuangan negara.
Kontributor : Arry Saputra
