Jika Kasus Habib Rizieq Kembali Diusut, Pengamat: Pemerintah yang Rugi

"Akan menambah kebencian publik pada pemerintah. Karena dulu pun kasus HRS diada-adakan dan dicari-cari sehingga terusir ke luar negeri..."

Bangun Santoso | Novian Ardiansyah
Rabu, 11 November 2020 | 11:32 WIB
Jika Kasus Habib Rizieq Kembali Diusut, Pengamat: Pemerintah yang Rugi
Habib Rizieq Shihab (HRS) menyapa massa yang menjemputnya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (10/11/2020). [ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal]

SuaraJatim.id - Kepergian Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab ke Arab Saudi pada 2017 silam meninggalkan sederet kasus hukum. Kini, setelah Rizieq kembali pulang, kasus hukum tersebut menjadi tanda tanya publik. Apakah kembali diusut atau dibiarkan begitu saja?

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin mengatakan, ada kemungkinan polisi tidak mengusut kasus-kasus hukum terkait Rizieq.

Dia berpandangan, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang membuat polisi memilih tidak mengusut, salah satunya ialah pertimgangan situasi keamanan. Di mana, pengusutan kasus hukum Rizieq akan memantik gelombang unjuk rasa dari para pengikutnya.

"Polisi kemungkinan tak akan mengusut kasus hukum HRS. Dan kalau tak salah, kepolisian sudah menghentikan kasus-kasus hukum HRS. Karena jika polisi mengusut kasus hukumnya lagi HRS akan makin banyak menuai simpati rakyat Indonesia karena dianggap dizalimi," kata Ujang kepada Suara.com, Rabu (11/11/2020).

Baca Juga:Anggota TNI Ini Disanksi, Karena Terekam Teriak Takbir Saat Rizieq Pulang

Selain itu, kata Ujang, pengusutan kasus hukum Rizieq justru hanya akan merugikan pihak pemerintah karena akan menambah kegaduhan. Di mana pemerintah juga akan tambah dibenci, seiring dengan sorotan publik mengenai Undang-Undang Cipta Kerja.

"Akan menambah kebencian publik pada pemerintah. Karena dulu pun kasus HRS diada-adakan dan dicari-cari sehingga terusir ke luar negeri. Dan akan menambah kegaduhan yang tak perlu," kata Ujang.

Berbeda dengan Ujang, sebelumnya, menurut Pengamat Hukum Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul, kasus hukum Rizieq bisa kembali diproses karena kepergian Rizieq selama 3,5 tahun tidak bisa menjadi dalih pembatalan.

"Selama belum ada SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), kasusnya masih terus jalan. Tidak menghilangkan status hukum," kata Chudry dikutip dari Antara.

Apabila sudah di-SP3 atau dihentikan, kasus-kasus tadi bisa kembali dibuka dengan syarat ada bukti-bukti baru. Kalau Rizieq tidak terima kasus yang menjeratnya kembali dibuka, bisa mengajukan praperadilan.‎

Baca Juga:Pengaruh Rizieq dan UAS Dikhawatirkan Redup Jika Gabung Partai Masyumi

Chudry berharap, pihak kepolisian bisa transparan jika kasus Rizieq ditindaklanjuti lagi sehingga bisa menghilangkan persepsi buruk pada polisi.

Berita Terkait

Habib Rizieq Shihab sampaikan pesan soal gelar atau sebutan 'habib' bagi para keturunan nabi.

denpasar | 10:35 WIB

Cek Fakta Habib Rizieq peintahkan pengiriman pasukan lawan KKB komplotan Egianus Kogoya di Papua.

sumedang | 14:30 WIB

"Nakutin banget sih enggak, tapi pernah satu hari deg-degan aja, soalnya dia ngomong di TV kan, bilang kalau sampai lehernya gelinding di jalan jangan salahin kita, aku deg-degan masa leher aku mau ditebas, itu kasus yang sama yang gede itu," jawab Niki.

denpasar | 23:45 WIB

Soal perbedaan ini, Habib Rizieq Shihab meminta masyarakat tidak gundah gulana dan belajar menghargai perbedaan pendapat.

bestie | 08:20 WIB

Habib Rizieq Shihab bisa menentukan sendiri kapan jatuhnya 1 Syawal 1444 Hijriah. Hal itu lantaran ia memahami ilmu falak (ilmu tentang astronomi) untuk menetapkan kapan waktunya shalat Hari Raya Idul Fitri.

sumatera | 06:01 WIB

News

Terkini

Untuk sepak terjangnya selama menjabat juga tak diragukan.

News | 20:00 WIB

Kredit segmen UMKM BRI porsinya telah mencapai 83,86% dari total kredit BRI atau setara dengan Rp989,64 triliun.

News | 14:00 WIB

Perlu adanya upaya rembug bersama pemerintah daerah setempat terkait masalah-masalah yang ditemukan.

News | 16:33 WIB

Holding UMi menargetkan mereka (masyarakat) yang sekarang menjadi korban rentenir.

News | 15:00 WIB

Dalam unggahan akun Twitter BMKG, dijelaskan lokasi gempa yakni di titik 8.95 LS, 113.00 BT.

News | 14:55 WIB

Dia tak menyangka keputusannya akan membawanya menjadi salah satu sosok yang dipercaya oleh masyarakat.

News | 19:30 WIB

ANRI juga menyediakan bazar UMKM guna mendongkrak perekonomian masyarakat, produk-produk lokal juga ikut meramaikan Rakornas ANRI di Banyuwangi.

News | 16:18 WIB

Ini merupakan buah sukses memperkuat retail banking.

News | 21:00 WIB

Dalam penutupan Rakornas ARNI, dihasilkan rumusan Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kearsipan Tahun 2023.

News | 17:37 WIB

Mereka mendatangi para penerima bansos secara door to door.

News | 16:01 WIB

Pemprov Jatim Raih Enam Penghargaan Kearsipan.

News | 14:05 WIB

Bank Mandiri secara konsisten terus melanjutkan komitmen untuk menjadi Indonesia's Sustainability Champion for Better Future.

News | 13:00 WIB

Indonesia masih sangat menarik untuk dijadikan tujuan investasi oleh negara lain.

News | 21:20 WIB

Ini melihat dana kelolaan aset Asset Under Management (AUM) yang tumbuh sebesar 19,96% yoy.

News | 14:00 WIB

jumlah kematian Ibu di Jatim pada 2022 mencapai 499 kasus.

News | 12:56 WIB
Tampilkan lebih banyak