SuaraJatim.id - Dana hibah dari APBD sebesar Rp 9 Miliar untuk Yudhoyono Foundation yang akan digunakan buat pembangunan Museum SBY di Pacitan, Jawa Timur, akhirnya dihentikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Langkah Pemprov Jatim menghentikan bantuan dana pembangunan museum yang didirikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu diapresiasi oleh DPRD Jatim.
Anggota DPRD Jatim Deni Wicaksono mengatakan penghentian bantuan dana hibah itu sudah tepat. Dana bisa dialihkan untuk membantu masyarakat Pacitan.
"Sangat tepat jika dana hibah APBD dari duit rakyat Rp 9 miliar untuk Yudhoyono Foundation yang didirikan Mas AHY itu dibatalkan. Saya mengapresiasi keputusan Bu Khofifah, meskipun terlambat dan setelah mendapat sorotan baru dibatalkan," katanya dikutip dari suaraindonesia.co.id, jejaring media suara.com, Selasa (23/2/2021).
Baca Juga:Dana Hibah Pembangunan Museum SBY-ANI Batal, Muannas: Alhamdulillah Lega
Deni berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, terutama rakyat Pacitan, yang bersama-sama mendesak Pemprov Jatim dan Pemkab Pacitan untuk membatalkan pemberian dana hibah APBD tersebut.
Deni juga akan mendesak, dana hibah itu dialihkan untuk kepentingan rakyat Pacitan.
"Jadi bukan ditarik ke provinsi, tapi saya akan perjuangkan dananya digunakan untuk membantu rakyat Pacitan, misalnya membantu pendidikan, kesehatan, dan pembangunan SDM secara luas," katanya.
Menurut Deni, hal itu sangat penting mengingat rakyat Pacitan butuh banyak perhatian langsung. Deni menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pacitan yang masih rendah, yaitu 68,39.
IPM Pacitan termasuk yang terendah di Mataraman, kawasan barat Jawa Timur. IPM Pacitan juga berada di bawah rata-rata standar Jatim yang sebesar 71,71.
Baca Juga:Pengelola Museum SBY-ANI Setuju Dana Hibah Rp 9 Miliar Dibatalkan
"IPM ini menunjukkan indikator pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, terkait lama hidup, pengetahuan, dan standar hidup. Makanya ini sangat penting membantu SDM Pacitan. Apalagi kemiskinan di Pacitan termasuk tertinggi di Jatim, dan pendapatan per kapitanya di bawah rata-rata," papar politisi PDI Perjuangan itu.
- 1
- 2