SuaraJatim.id - Dialogis digelar antara nelayan Lamongan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (06/05/2021). Ini dilakukan dalam rangka kunjungan kerja presiden ke Brondong, kabupaten setempat.
Dalam dialog itu, sejumlah nelayan mengeluarkan uneg-uneg keluhan terkait sejumlah persoalan. Salah satunya terkait permintaan pengerukan di sejumlah lokasi sekitar perairan pelabuhan sebab mengalami pendangkalan.
Hal itu menghambat aktivitas nelayan setempat untuk berlayar. Selain itu, perbaikan sejumlah fasilitas di pelabuhan juga menjadi hal yang dibutuhkan para nelayan.
Seperti disampaikan Aditya, pemilik kapal dari Desa Belimbing Kecamatan Paciran. Ia mengatakan, pendangkalan di pelabuhan berakibat pada terhambatnya aktifitas melaut yang dilakukan nelayan.
Baca Juga:Presiden Jokowi Acungkan Dua Jempol ke Pengolah Sampah jadi Energi Listrik
"Di pelabuhan ini dangkal pak, kita sering nunggu momentum dulu untuk berlayar. Biasanya baling-baling kapal kami sering pecah, karena dangkalnya pelabuhan. Maka kami butuh ada kebijakan yang solutif," katanya, dikutip dari beritajatim.com, jejaring media SuaraJatim.id, Kamis (06/05/2021).
Keluhan Aditya ini diamini Mugianto, nelayan pancing asal Brondong. Ia menambahkan, lumpur di dekat pelabuhan itu sangat mengganggu. Ia meminta ke presiden mengenai keberadaan lampu haluan yang harus diperbaiki.
"Lumpur sekitar pelabuhan tolong diatasi pak, karena untuk aktifitas bongkar susah. Lampu haluan diperbaiki juga agar bisa kelihatan oleh kapal pada jarak 3-4 mil, juga breakwaternya," ungkapnya.
Kemudian seorang nelayan bernama Agus Mulyono, asal Desa Kandangsemangkon meminta kepada Presiden agar penggunaan cantrang tetap dibolehkan.
"Kapal di sini, dari ujung utara hingga barat adalah Kapal Cantrang, saya mohon kalau cantrang tetap dipertahankan dan ada Permennya (peraturan menteri). Kalau evaluasi tetep tidak mengubah kontruksi, tapi nama saja. Dan sesegera mungkin Pak Presiden," katanya.
Baca Juga:Dikunjungi Jokowi, Nelayan di Lamongan Laporan Hasil Melautnya Normal
Agus menambahkan, demi adanya kepastian usaha dan tidak ada kesan seolah nelayan tidak terurus, ia berharap, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk segera diberikan.
"Dan SIPI-nya segera dikeluarkan Pak Presiden. Karena sampai 1,5 tahun ini belum dikeluarkan. Nelayan siap bayar pajak sesuai dengan BT. Biar tidak ada kesan seolah kita ini tidak terurus," ujar Agus.
Sementara itu, Eri Wirianto, Nelayan yang tergabung dalam Rukun Nelayan Brondong mengeluhkan mengenai harga ikan hasil tangkapannya. "Apa harga ikan bisa teratasi pak, bisa mahal lagi, dan menyesuaikan dengan kerja kami untuk menafkahi kebutuhan keluarga," keluh Eri.
Dari semua pernyataan yang disampaikan oleh para nelayan tersebut dijawab langsung satu per satu oleh Presiden Joko Widodo. Lalu usulan dari para nelayan langsung dikordinasikan dengan Kementerian terkait, saat itu juga.
"Untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Agus terkait SIPI karena ini masalah teknis, biar nanti langsung ditindaklanjuti dan dikaji oleh Pak Menteri KKP (Sakti Wahyu Trenggono), lalu mengenai harga ikan, pemerintah tidak bisa mengendalikan. Kalau permintaan tinggi sedang pasokan sedikit pasti harga akan tinggi, begitupun sebaliknya, semua komoditas seperti itu, entah itu ikan, sawit, karet, maupun beras," kata presiden.
Di akhir dialog, Presiden Joko Widodo menghubungi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono secara langsung via seluler. Presiden mengintruksikan kepadanya agar usulan dari para nelayan Brondong segera ditindaklanjuti.
