DPRD Surabaya Minta Evaluasi Berkala Pasca Ricuh Pos Penyekatan Suramadu

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A. Hermas Thony mengatakan, pelaksanaan pos penyekatan Suramadu serta kegiatan tes swab atau tes usap harus terus dievaluasi.

Abdul Aziz Mahrizal Ramadan
Minggu, 20 Juni 2021 | 10:30 WIB
DPRD Surabaya Minta Evaluasi Berkala Pasca Ricuh Pos Penyekatan Suramadu
ilustrasi. DPRD Surabaya Minta Evaluasi Berkala Pasca Ricuh Pos Penyekatan Suramadu. -Petugas kesehatan melakukan tes cepat antigen kepada warga dari Pulau Madura yang menuju Surabaya di pos penyekatan di akses keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (10/6/2021). [Foto: Antara/Didik Suhartono]

SuaraJatim.id - DPRD Surabaya meminta evaluasi pasca ricuh dan perusakan Pos Penyekatan di Suramadu, Jumat (18/6/2021) lalu. Legislatif menilai, keberadaan pos penyekatan penting untuk melindungi keselamatan masyarakat dari Covid-19.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A. Hermas Thony mengatakan, pelaksanaan pos penyekatan Suramadu serta kegiatan tes swab atau tes usap harus terus dievaluasi.

"Kami melihat sudah ada hasil yang bagus. Pelaksanaannya pun terus dievaluasi dan beberapa tindakan untuk melakukan tes usap juga dilakukan secara efektif," katanya dikutip dari Antara, Minggu (20/6/2021).

Ia melanjutkan, penyekatan di Jembatan Suramadu yang dilakukan Pemkot Surabaya sudah tepat. Tujuannya karena melindungi warga dari penyebaran varian baru Covid-19 yang datang dari Bangkalan, Madura.

Baca Juga:Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito Positif Corona Sepulang dari Kudus dan Bangkalan

Pihaknya juga mengapresiasi TNI dan Polri yang membantu Satgas Covid-19 Surabaya saat melakukan tes cepat antigen dan tes usap PCR di Suramadu.

Ia menilai, animo masyarakat yang datang untuk tes cepat antigen di Pos Penyekatan Suramadu tinggi, sehingga tidak perlu dihentikan oleh petugas keamanan. Mereka langsung parkir dan langsung minta dites COVID-19.

"Kesadaran masyarakat harus menjadi contoh oleh masyarakat lainnya bahwa tes COVID-19 itu bukan sesuatu yang membahayakan. Justru ini langkah awal penyelamatan dan ini perlu kami sampaikan," ujarnya.

Ia mengatakan pelaksanaan penyekatan ini tidak terkesan hanya dilakukan oleh Surabaya, tetapi dari pihak Bangkalan juga ikut melaksanakan. Oleh karena itu, peran Pemerintah Provinsi Jatim juga dibutuhkan.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah meminta kesadaran masyarakat terkait kegiatan penyekatan di Surabaya.

Baca Juga:Serahkan ke Proses Hukum, Tokoh Madura Sesalkan Perusakan Pos Penyekatan Suramadu

"Kami berharap jangan sampai ada perusakan lagi saat terjadi penumpukan di Suramadu," katanya.

Menurut dia, perhatian Pemkot Surabaya, Pemkab Bangkalan dan Pemprov Jatim terkait penanganan COVID-19 sudah bagus, meski ada kekurangan saat pelaksanaan penyekatan Suramadu dan perlu dievaluasi serta diperbaiki.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan tes cepat antigen di pos penyekatan Suramadu sudah berjalan sejak 6 Juni lalu. Menurutnya, pemkot bersama jajaran Forkompimda termasuk tiga pilar terus menerus memberikan yang terbaik. "Semua ini untuk kebaikan warga Surabaya dan Bangkalan," kata Reni.

Reni melihat sudah ada sejumlah perbaikan saat pelaksanaan penyekatan Suramadu, khususnya di sisi Bangkalan untuk  mengantisipasi penumpukan kendaraan di satu titik dan antrean warga saat tes cepat antigen.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Surabaya Irvan Widyanto mengatakan perusakan di posko penyekatan Jembatan Suramadu pada Jumat (18/6), karena warga tergesa-gesa, sehingga terjadi kesalahpahaman.

"Mereka tergesa-gesa mau bekerja dan berangkat sebelum subuh. Lalu di sini ada penumpukan, sehingga harus menunggu. Saat itu ada yang tidak sabar dan ingin cepat-cepat sampai, yang lain terpengaruh," ujarnya.

(Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini