SuaraJatim.id - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akhirnya menemui langsung massa demo tolak penyekatan Suramadu di depan Balai Kota Surabaya, Senin (21/6/2021). Namun, pertemuan tersebut berakhir tanpa ada titik temu.
Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan, bahwa penyekatan di jembatan Suramadu dan kewajiban tes swab bukan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya, melainkan kebijakan Forkopimda Jawa Timur.
"Terkait swab itu bukan kebijakan kami Satgas Covid-19 Surabaya dan Bangkalan. Namun dipegang TNI Polri. Saya yakin beliau punya kebijakan," ujarnya.
Ia melanjutkan, penyekatan juga dilakukan atas permintaan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang kewalahan akibat lonjakan kasus Covid-19.
Baca Juga:Anggota Dewan Keliling Bangkalan Madura Ajak Warga Disiplin Prokes Covid-19
"Surabaya saya pastikan adalah kepanjangan dari Bangkalan. Bukan penyekatan sendiri. Suratnya ada minta bantuan. Bukan Surabaya berdiri sendiri, kami dimintai bantuan. Kalau disana ada SIKM, kami nggak ada swab," sambungnya.
Penyekatan di Suramadu, masih kata Eri, juga merespon kekurangan tenaga kesehatan (nakes) di Bangkalan Madura.
"Kami ini dimintai tolong. Karena Bangkalan nakes sedikit. Saya tunjukkan suratnya. Jadi Surabaya gak ada yang nutupin. Saya ngurus Surabaya mumet. Swab Pak Danrem bisa disampaikan sendiri. Saya berharap kalo semua ada kebijakan di Bangkalan, bukan Surabaya mengadakan sendiri," jelasnya.
"Kalo di Bangkalan, kami akan menuruti yang diperintah. Kami akan bantu. Jadi ayo ngobrol, Swabnya gimana dan apa yang harus dilakukan. Saya ikut satgas provinsi," imbuhnya mengakhiri.
Sementara, perwakilan massa aksi unjuk rasa, Ahmad Annur mengatakan, adanya penyekatan di pintu keluar Jembatan Suramadu sisi Surabaya malah menimbulkan kerumunan warga.
Baca Juga:DPRD Surabaya Minta Evaluasi Berkala Pasca Ricuh Pos Penyekatan Suramadu
"Kami menemukan problem sejak tanggal 5 Juni kemarin itu, penutupan pertama itu sanksi besar bagi Wali Kota yang ikut campur. Baik Wali Kota Surabaya atau Bupati Bangkalan. Itu bukan memberantas Covid-19. Seakan penyekatan itu membuka pandemi. Soalnya berkerumun. Harusnya ada jalan. Pak Wali tanggal 5 harusnya ada di tempat," katanya.
Ia juga menilai, bahwa warga Madura dipojokan perihal lonjakan kasus Covid-19. Seperti yang ramai diberitakan beberapa pekan terakhir ini.
Selain itu, pihaknya juga berharap adanya win-win solution untuk warga Madura.
"Terkait orang Madura yang mau melintas tetap pakai swab pulang dan berangkatnya. Penyekatan kemarin di Suramadu, antrinya lebih 100 KM. Ini konsekuensi besar, Forkopimda gimana? Malah mengundang keramaian dan kerumunan. Win-win solution kami, apakah wali kota akan tetap swab di Surabaya? Nggak harus di Suramadu tesnya. Seolah warga Madura yang salah. Padahal Pemerintah yang harus tanggung jawab," terangnya.
Pihaknya melayangkan ultimatum 3 x 24 jam, jika masih ada tes swab di pos penyekatan Suramadu, maka akan menggelar demo lagi dengan massa lebih besar.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
